Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 119

BURUH DI INDRAMAYU KECEWA UMK 2021 TIDAK NAIK, BANDINGKAN DENGAN
              CIREBON DAN MAJALENGKA
              Sejumlah buruh di Indramayu protes karena Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indramayu 2021
              tidak naik.

              UMK  Indramayu  2021  direkomendasikan  sama  dengan  tahun  2020,  yakni  sebesar  Rp
              2.297.931,11 per bulan.

              Mereka mempertanyakan perhitungan perumusan UMK 2021 yang dilakukan pemerintah hingga
              tak bisa naik.

              Terlebih, di daerah tetangga, seperti Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Majalengka,
              UMK untuk 2021 direkomendasikan naik.

              "Di Wilayah 3 Cirebon ini, Cirebon dan Majalengka naik, kenapa di Indramayu tidak bisa naik?"
              ujar  Ketua  GASBUMI  FSBMigas-Konfederasi  Kongres  Aliansi  Serikat  Buruh  Indonesia  (KASBI)
              Indramayu, Hadi Haris Kiyandi kepada Tribuncirebon.com, Selasa (17/11/2020).

              Seperti di ketahui, UMK 2021 untuk Kota Cirebon naik 1,44 persen, Kabupaten Cirebon naik 3,33
              persen, dan Kabupaten Majalengka naik 3,33 persen.

              Sedangkan UMK 2021 Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan direkomendasikan tidak
              naik.

              Hadi  Haris  Kiyandi  mengatakan,  penghitungan  UMK  Indramayu  2021  seharusnya  dihitung
              berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

              Menurutnya, sudah 5 tahun survei KHL tidak dilakukan. Ia mendesak, survei tersebut dilakukan
              pemerintah dan dijadikan acuan untuk menetapkan UMK 2021.

              "Kalau disurvei KHL pasti ada kenaikan," ujar dia.

              Dalam hal ini, pihaknya akan menyurati Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu
              sebagai bentuk protes.

              "Kita  juga  akan  melakukan  aksi.  Jelas  kita  sangat  kecewa  padahal  kita  masuk  Dewan
              Pengupahan Kabupaten, tapi suara kami malah tidak di dengarkan," ujar dia.

              Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu, Sri Wulaningsih mengatakan, pemerintah
              tidak menggunakan KHL untuk penghitungan UMK 2021.

              Hal tersebut dikarenakan belum adanya kerjasama atau MoU antara Kementerian Tenaga Kerja
              (Kemenaker) dan Badan Pusat Statistika (BPS).
              "Sehingga kita data dari BPS tidak ada, tahun ini tidak membuat perhitungan KHL," ujar dia.

















                                                           118
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124