Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 122
Judul BLT Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Termin II Tahap III Sudah Cair, Segera
Cek Rekeningmu
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/17/blt-subsidi-gaji-rp-
600-ribu-termin-ii-tahap-iii-sudah-cair-segera-cek-rekeningmu
Jurnalis Lanny Latifah
Tanggal 2020-11-17 15:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyahnu (Menaker) Percepatan penyaluran ini sebagai ikhtiar pemerintah untuk
membantu daya beli pekerja/buruh yang terdampak pandemi Covid-19
positive - Ida Fauziyahnu (Menaker) Hari ini, termin kedua subsidi gaji /upah untuk tahap III
kembali disalurkan sesuai dengan komitmen yang telah kami sampaikan sebelumnya, proses
penyaluran subsidi gaji /upah kami percepat karena datanya mengacu pada para penerima di
termin I yang lalu yang sudah clear and clean.
positive - Ida Fauziyahnu (Menaker) Sisanya masih dalam proses penyaluran dan terus kami
monitor perkembangan penyalurannya. Saya mohon agar para pekerja/buruh bersabar karena
jumlah dana yang harus ditransfer Bank Penyalur ke masing-masing rekening penerima cukup
besar, baik yang rekening nya Bank Himbara maupun yang rekeningnya Bank Swasta
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Ada (jumlah
pengurangan penerima subsidi gaji), tetapi saat ini sedang dilakukan konsolidasi antara BPJS
Ketenagakerjaan dan DJP. Besok juga akan difasilitasi dengan KPK untuk mencari solusi
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Karena memang
ada persepsi tentang gaji dan penghasilan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Hari ini yang tidak
bermasalah (syarat penerimanya) tetap kita cairkan
negative - Ida Fauziyahnu (Menaker Ibu) Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus
memadankan data penerima program ini dengan wajib pajak. Karena di peraturan menteri itu
mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5 juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib
pajak berarti mereka tidak berhak menerima
121
