Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 210

Pada batch III ini, Kemnaker menyalurkan subsidi gaji/upah kepada 3.149.031 pekerja/buruh
              dengan anggaran mencapai Rp3,77 triliun.
              Laporan sementara dari Bank Penyalur per 15 November kemarin, realisasi penyaluran untuk
              termin kedua secara total tahap 1 dan tahap 2, sudah mencapai 1,5 juta orang. "Sisanya masih
              dalam proses penyaluran dan terus kami monitor perkembangan penyalurannya. Saya mohon
              agar para pekerja/buruh bersabar karena jumlah dana yang harus ditransfer Bank Penyalur ke
              masing-masing rekening penerima cukup besar, baik yang rekeningnya Bank Himbara maupun
              yang rekeningnya Bank Swasta," kata Ida di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

              Menaker  Ida  menjelaskan,  termin  kedua  merupakan  penyaluran  subsidi  gaji/upah  periode
              November-Desember 2020. Sebelumnya, pada termin pertama, Kemnaker telah menyalurkan
              subsidi gaji/upah kepada 12.252.668 pekerja/buruh atau sebesar 98,78% dari target penyaluran
              sebanyak 12.403.896 penerima.

              Sejumlah  calon  penerima  belum  dapat  menerima  bantuan  subsidi  gaji/upah  karena  adanya
              beberapa kendala seperti duplikasi rekening; rekening sudah tutup; rekening pasif; rekening
              tidak valid atau rekening yang telah dibekukan. “Selain itu, terdapat rekening yang tidak sesuai
              NIK dan rekening yang tidak terdaftar di kliring. Jumlahnya rekening bermasalah ini mencapai
              151 ribu rekening,” jelasnya.

              Menaker berharap masyarakat yang merasa berhak mendapat subsidi gaji/upah namun masih
              terkendala,  untuk  segera  berkomunikasi  dengan  manajemen  perusahaan  dan  BPJS
              Ketenagakerjaan agar datanya dapat diperbaiki.

              “Karena  sumber  datanya  dari  BPJS  Ketenagakerjaan,  sehingga  penyelesaian  data  ini  harus
              dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan
              koreksi kepada Kemnaker,” papar Ida.










































                                                           209
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215