Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020
P. 216
BURUH-MAHASISWA AKAN KEPUNG DPR TOLAK UU CIPTA KERJA
Sejumlah elemen buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat
(Gebrak) akan kembali menggelar aksi lanjutan menuntut pembatalan Undang-undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hari ini, Selasa (17/11).
Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Sunarno mengatakan aksi
yang diklaim diikuti 1.500 peserta ini akan digelar di depan Kompleks Gedung DPR/MPR, sebelum
bergeser ke depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Paling jam 10.00-11.00 sampai DPR, sampai sekitar jam 13.00 baru konvoi ke Kemendikbud,"
kata Sunarno kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).
Sunarno mengatakan, selain buruh dan mahasiswa, pelajar dikabarkan bakal turut bergabung
dalam aksi tersebut untuk memperingati Hari Pelajar Internasional. Aksi nantinya akan
dilanjutkan dengan long march dari depan Kompleks Parlemen ke kantor Kemendikbud.
"Jadi pilihannya yang dekat dengan Kemendikbud dan memang DPR, harus
mempertanggungjawabkan juga terkait pengesahan Omnibus yang berantakan," katanya.
"Kita menuntut supaya itu dibatalkan," imbuh Sunarno.
Juru Bicara Gebrak, Nining Elitos mengungkapkan bahwa buruh dan mahasiswa dalam aksi kali
ini ingin mengingatkan soal polemik UU Cipta Kerja karena menduga upaya pengalihan isu dalam
beberapa waktu terakhir. Dalam aksi kali ini, mereka mengajukan empat tuntutan yakni
mencabut UU Cipta Kerja, membatalkan SK Menaker soal ketiadaan kenaikan upah minimum
2021, setop represifitas aparat dan bebaskan massa aksi yang dikriminalisasi, serta gratiskan
biaya pendidikan selama pandemi.
"Sekalian mengingatkan publik agar tidak lupa isu UU Cipta Kerja dan kenaikan upah," kata
Nining.
Sementara itu ratusan buruh dari 16 elemen serikat pekerja di Bandung, Jawa Barat juga bakal
melakukan aksi serupa di depan Gedung Sate dan dan kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans). Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil
Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto mengatakan,
gabungan serikat buruh di Jabar akan terus melakukan perlawanan secara terukur, terarah, dan
konstitusional.
"Betul, kita menggelar demonstrasi. Tuntutan mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja," kata Roy.
Selain meminta UU Cipta Kerja dicabut, Roy juga akan mempertanyakan tindak lanjut atas
audiensi dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada 9 November lalu.
Dalam audiensi tersebut pihak buruh telah menyampaikan tuntutan terkait revisi Surat
Keputusan (SK) UMSK Kabupaten/Kota Bekasi Tahun 2020, revisi SK UMSK Kabupaten Bogor
2020, hingga penetapan SK UMSK Kabupaten Karawang sesuai rekomendasi Bupati Karawang.
Selain itu, pihak buruh meminta revisi SK UMP 2021 untuk dinaikkan sebesar 8,82 persen.
"Pada waktu itu, pak gubernur menyampaikan menampung aspirasi buruh, namun sampai
sekarang tuntutan kaum buruh belum ada jawaban dari gubernur," ujarnya.
Jika tidak ditanggapi sesuai harapan buruh, Roy menyatakan akan ada gelombang unjuk rasa
yang lebih besar dari serikat pekerja dan serikat buruh se-Jabar mulai 19-21 November
mendatang.(thr)
215
