Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

Virus Disease (Covid-19). Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta,
kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial
ketenagakerjaan selama wabah corona (Covid-19).

"Penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam peraturan
pemerintah ini berlaku bagi pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima
upah," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Sosialisasi PP Nomor 49 Tahun
2020 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (9/9).

Dalam relaksasi ini ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang
diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja 0KK), iuran Jaminan Kematian (JKm), dan iuran Jaminan Pensiun (JP)
setiap bulan. Semula harus dibayar tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.

Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99% dari kewajiban iuran setiap bulan.
Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99% dari kewajiban setiap bulan.
"Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan
Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021," ucap Ida.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) syarat untuk memperoleh relaksasi yaitu pemberi kerja, peserta
penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar sebelum bulan Agustus 2020
diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai bulan Juli 2020.
Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk
memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perun-dang-undangan. "Jadi yang direlaksasi adalah iurannya, tetapi manfaatnya
tidak direlaksasi manfaatnya, tetap seperti biasa," ucap Ida.

Bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang telah
melunasi iuran JKK dan JKM di bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan,
maka kelebihan iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran JKK dan
iuran JKM berikutnya.
Sementara itu, Dirut BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan, dalam penyusunannya regulasi
ini telah dibahas secara komprehensif dengan seluruh stakeholder BP Jamsostek dan seluruh
kemente-rian/lembaga terkait tentang ketenagakerjaan. Pihaknya juga fokus untuk menjaga
ketahanan dana dan sudah melakukan perhitungan dana agar tidak mengganggu arus kas (cash
flow) BP Jamsostek.

Wakil Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Dipa Susila, mengapresiasi upaya penerbitan PP ini. Dipa menyatakan, PP tersebut sangat
penting bagi para pengusaha dalam menjalankan usahan-nya. "Relaksasi ini penting bagi kita
agar kita bisa terus menjalankan usaha dengan baik, karena kalau pengusaha atau perusahaan
bisa berjalan dengan baik, tentunya bisa terhindar juga PHK atau bertambahnya pengangguran,"
kata dia. (ark)

33