Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 80

(PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
              selama bencana nonalam penyebaran COVID-19 pada akhir Agustus 2020.
              PP  ini  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  peserta,  kelangsungan  usaha  dan
              kesinambungan  penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  selama  wabah
              corona (COVID-19).

              Agus mengatakan PP No 49 tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi enam
              bulan yaitu periode iuran bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021, kelonggaran batas
              waktu pembayaran, keringanan iuran JKK dan JKM sebesar 99 persen atau cukup bayar 1 persen.
              Selanjutnya  keringanan  penundaan  pembayaran  sebagian  Iuran  JP  hingga  99  persen  yang
              kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021 sampai dengan
              April 2022, serta keringanan denda menjadi 0,5 persen.

              Kebijakan ini pengurangan iuran ini, lanjut Agus, tanpa menurunkan manfaat yang baru saja
              ditingkatkan melalui PP no 82 tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan
              pengusaha dan pekerja.

              Tujuan  kebijakan  ini  antara  lain  mengedepankan  perlindungan  hak-hak  jaminan  sosial
              ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta menjaga
              kesinambungan  program  perlindungan,  mendukung  upaya  pemulihan  perekonomian  dan
              kelangsungan usaha.

              "Skema  kebijakan  ini  telah  melalui  proses  pembahasan  yang  komprehensif,  termasuk
              pengaruhnya  terhadap  ketahanan  dana  dan  keberlangsungan  program  jaminan  sosial.
              Ketahanan dana dan program jaminan sosial masih dapat terkelola dengan baik, karena dana
              jaminan  sosial  masih  memiliki  dana  cadangan  yang  mencukupi  untuk  memenuhi  kewajiban
              pembayaran manfaat kepada peserta selama periode kebijakan relaksasi iuran ini diberikan,"
              kata dia.

              Agus menilai momen ini dapat dimanfaatkan oleh para karyawan yang belum terdaftar untuk
              mendaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK karena iuran yang sangat terjangkau. Khususnya bagi
              pekerja bukan penerima upah (PBPU), yaitu membayar iuran sekitar Rp34 ribu sudah dapat
              perlindungan sampai enam bulan ke depan.

              Agus menegaskan, BPJAMSOSTEK menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah
              ini  untuk  menjaga  iklim  usaha  tetap  tumbuh  di  tengah  kondisi  pandemi  dalam  kerangka
              Pemulihan Ekonomi Nasional.

              Agus Susanto mengatakan, kebijakan penyesuaian iuran ini merupakan bentuk stimulus yang
              diberikan pemerintah kepada pemberi kerja melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada
              pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja atau buruh.

              "Terkait dengan dampak pada kondisi finansial BPJAMSOSTEK, kita bisa juga menyatakan secara
              internal  telah  melakukan  langkah-langkah  efisiensi  agar  dapat  membantu  peserta  dalam
              menghadapi dampak ekonomi pandemi covid, melalui program relaksasi iuran dari Pemerintah",
              paparnya.


              Agus  berharap  relaksasi  iuran  dapat  mendorong  peningkatan  kepesertaan  dan  tertib  iuran,
              karena  iuran  BPJAMSOSTEK  menjadi  sangat  murah  disertai  dengan  manfaat  yang  sangat
              lengkap.

              .




                                                           79
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85