Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 77
Judul Iuran Jamsostek pekerja hampir gratis tanpa mengurangi manfaat
Nama Media antaranews.com
Newstrend Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1717150/iuran-jamsostek-pekerja-
hampir-gratis-tanpa-mengurangi-manfaat
Jurnalis Aditya Ramadhan
Tanggal 2020-09-10 00:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Skema kebijakan ini telah melalui proses
pembahasan yang komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap ketahanan dana dan
keberlangsungan program jaminan sosial. Ketahanan dana dan program jaminan sosial masih
dapat terkelola dengan baik, karena dana jaminan sosial masih memiliki dana cadangan yang
mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta selama periode
kebijakan relaksasi iuran ini diberikan
Ringkasan
Pemerintah memberikan keringanan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga
hampir gratis atau keringanan iuran 99 persen namun tanpa mengurangi manfaat yang akan
didapatkan oleh peserta sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-
19.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Rabu (9/9), mengatakan keringanan iuran tersebut seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
selama bencana nonalam penyebaran COVID-19 pada akhir Agustus 2020.
IURAN JAMSOSTEK PEKERJA HAMPIR GRATIS TANPA MENGURANGI MANFAAT
Jakarta - Pemerintah memberikan keringanan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
hingga hampir gratis atau keringanan iuran 99 persen namun tanpa mengurangi manfaat yang
akan didapatkan oleh peserta sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi
COVID-19.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Rabu (9/9), mengatakan keringanan iuran tersebut seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah
76
