Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 73
Judul Enggan Omnibus Law Digugat ke MK, PDIP Bahas dengan Cermat
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200909220100-32-
544680/enggan-omnibus-law-digugat-ke-mk-pdip-bahas-dengan-
cermat
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-10 01:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Arteria Dahlan (Anggota Badan Legislasi) Dalam konteks itu, kami yang ada di DPR
tidak akan menghambat, tapi kita akan tetap melakukan pembahasan dengan penuh
kecermatan, kehati-hatian, dan kekhidmatan. Spiritnya sama, DPR dan pemerintah sama-sama
ingin cepat
neutral - Arteria Dahlan (Anggota Badan Legislasi) DPR, khususnya PDIP cepat plus harus
cermat, hati-hati, harus taat asas, tidak boleh melanggar hukum, jangan sampai di MK-kan
(digugat ke MK)
positive - Arteria Dahlan (Anggota Badan Legislasi) Kita itu baru masuk klaster transportasi.
Pasalnya pasal 56, itu pun baru pada bagian transportasi, darat, laut, dan udara. Mungkin malam
ini masih ada pemaparan dari para dirjen. Pembahasannya masih akan cukup lama untuk
mencapai ke klaster ketenagakerjaan
Ringkasan
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menyatakan,
DPR berkomitmen untuk tidak menghambat pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-
undang (RUU) Cipta Kerja. Namun demikian, pembahasan di Baleg mengenai RUU Cipta Kerja
juga perlu dilakukan dengan cermat. Arteria mengatakan, Fraksi PDIP di DPR memahami
keinginan Presiden Joko Widodo agar RUU Cipta Kerja dapat segera rampung dibahas di DPR.
Apalagi, pemerintah juga berharap RUU Ciptaker dapat mendukung program pemulihan ekonomi
nasional yang kini berada di tengah ancaman resesi akibat pandemi virus corona (Covid-19).
ENGGAN OMNIBUS LAW DIGUGAT KE MK, PDIP BAHAS DENGAN CERMAT
Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan
menyatakan, DPR berkomitmen untuk tidak menghambat pengesahan Omnibus Law
72
