Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

MENAKER JELASKAN MAKSUD RELAKSASI IURAN BPJAMSOSTEK

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan tujuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49
Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama
Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) yang diteken Presiden Joko
Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan PP itu bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan
usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama
wabah Corona (COVID-19) "PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus
bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi COVID-19," ujar Ida
dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9/2020).

Dijelaskan Ida, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang
diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran
jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT),
dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi
tanggal 30 bulan berikutnya.

Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan.
Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap
bulan.

"Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan
Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021," katanya.
Untuk memperoleh relaksasi, Ida mengatakan berdasarkan pasal 13 ayat (1) mensyaratkan
pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar
sebelum bulan Agustus 2020, diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran
tersebut sampai bulan Juli 2020.
"Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk
memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan," katanya.

Menurut Ida, bagi pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah
yang telah melunasi iuran JKK dan JKM di bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat
kelebihan, maka kelebihan iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran
JKK dan iuran JKM berikutnya.

Ida berharap PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan
sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi
kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam
penyebaran COVID-19.
"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam
bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan," ujarnya.

Ida mengungkapkan hasil survei online Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Badan Litbang
Ketenagakerjaan Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020
menginformasikan bahwa pandemi COVID-19 juga sangat mempengaruhi aspek
ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata dia, melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat COVID-19
tentunya berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/buruh

87