Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 86
"PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi
nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-19," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam acara Sosialsias PP Nomor 49 Tahun 2020 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu
(9/9).
Tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun
2020 tersebut.
Pertama , kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan
kematian (JKM), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Semula harus dibayar pada tanggal
15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.
Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99%dari kewajiban iuran setiap bulan.
Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99% dari kewajiban setiap bulan.
"Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan
Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021, " ucap Ida.
Berdasarkan hasil survei online Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Badan Litbang
Ketenagakerjaan, Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020
menginformasikan bahwa pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan
di Indonesia.
Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 tentunya
berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Hal yang dialami pekerja/buruh dan pemberi
kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program
jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan
sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal. Di bidang kesehatan, Pemerintah
terus berupaya mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas.
"Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus
untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh," ucap Ida.
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan pihaknya siap mendukung langkah
pemerintah ini. Meskipun ada relaksasi ini tidak mengurangi manfaat bagi pekerja. Sehingga
peserta tidak pelru khawatir, meskipun ada relaksasi iuran tetapi manfaatnya tidak berubah.
Tetapi untuk keringanan pembayaran iuran hanya untuk jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan
kematian dan penundaan jaminan pensiun.
"Khusus untuk jaminan hari tua tidak ada keringanan iuran jadi masih berlaku regulasi yang
ada," kata Agus.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
85
