Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

Untuk itu, selaku instansi pembina MHI, Kemnaker bersama instansi terkait di pusat dan daerah
akan memberikan dukungan agar para mediator dapat bekerja secara maksimal dengan
didukung jenjang karir yang optimal.

KEMNAKER PERKUAT PERANAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MASA
PANDEMI COVID-19

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, dalam kondisi
menghadapi pandemi Covid-19, banyak persoalan hubungan industrial antara pekerja dan
pengusaha yang membutuhkan kehadiran para Mediator Hubungan Industrial (MHI).

Untuk itu, selaku instansi pembina MHI, Kemnaker bersama instansi terkait di pusat dan daerah
akan memberikan dukungan agar para mediator dapat bekerja secara maksimal dengan
didukung jenjang karir yang optimal.

"Di masa pandemi ini peran mediator sangat dibutuhkan dalam hubungan kerja antara pekerja
dan pengusaha. Oleh karena itu, kita harus perkuat kinerja mediator di tingkat pusat dan
daerah," kata Menaker Ida saat membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam acara
Forum Komunikasi Nasional MHI di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2020) malam.

Menaker Ida mengatakan menjadi seorang MHI bukan pekerjaan dan bukan pengabdian yang
mudah. Tapi dengan semangat dan itikad luar biasa, seorang mediator yang mempertemukan
dan mendamaikan pihak-pihak berselisih, akan memiliki kepuasan tersendiri dan tak bisa dinilai
dengan uang berapapun.

Karenanya, Menaker Ida mengajak para MHI tetap memiliki semangat yang tinggi, sehingga
diharapkan mampu menarik semakin banyak ASN untuk ikut menjadi seorang MHI.
Hingga saat ini, personil MHI berjumlah 824 orang dari kebutuhan minimal yang seharusnya
berjumlah 3.101 personil. Kebutuhan tersebut dibuat dengan perhitungan bahwa seorang MHI
membina sekurang-kurangnya 2 perusahaan setiap minggunya, atau 96 perusahaan setiap
tahun. Sementara jumlah perusahaan yang tercatat sampai saat ini sekitar 297.000 perusahaan.

"Saya memahami jumlah MHI masih jauh dari rasio kecukupan. Namun jika mediator yang ada
di sini mampu menunjukkan performance yang luar biasa," katanya.

Menaker Ida mengatakan, salah satu bentuk dukungan kinerja dan integritas kepada MHI yakni
dengan perubahan sistem dan peraturan jabatan fungsional MHI yang sedang berproses akhir
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatir Negara
(KemenPANRB).

Menaker Ida berpendapat perubahan sistem jabatan fungsional MHI ini untuk mendukung agar
MHI menjadi lebih strategis, kompeten dan memiliki peluang karir lebih baik. "Jadi ini yang kami
janjikan atau tawarkan memiliki karir lebih baik dan kepuasan bathin yang luar biasa," ujarnya.

Hal senada dikatakan Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI & Jamsos) Haiyani Rumondang. Dalam rangka memberikan dukungan terhadap
MHI, Kemnaker telah hadir melalui serangkaian dukungan dalam peningkatan kompetensi dan
karir para MHI.

Salah satunya bukti hadirnya Kemnaker yakni melalui perubahan PermenPANRB Nomor 6 Tahun
2009 tentang jabatan fungsional MHI. "Perubahan PermenPANRB ini adalah adanya jenjang MHI
Ahli Utama yang memungkinkan para Mediator sekalian merencanakan karirnya hingga jenjang
tertinggi, " kata Haiyani.

154