Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 24
Judul Apindo Meminta Pekerja Tidak Gelar Mogok Kerja
Nama Media Pos Kota
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis BI
Tanggal 2020-10-02 05:26:00
Ukuran 170x77mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 15.300.000
News Value Rp 76.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami meminta agar perusahaan memberi
edukasi kepada pekerja atau buruh agar tidak mogok kerja
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Jadi diluar hal tersebut, bisa dikatakan
mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya konsekuensi serta sanksi secara hukum
negative - Haryadijuga (None) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga memiliki sanksi
sesuai dengan aturan yang berlaku soal Covid-19
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta para buruh atau pekerja tidak menggelar
mogok kerja nasional jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. "Kami
meminta agar perusahaan memberi edukasi kepada pekerja atau buruh agar tidak mogok kerja,"
kata kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).
APINDO MEMINTA PEKERJA TIDAK GELAR MOGOK KERJA
JAKARTA (Pos Kota) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta para buruh atau pekerja
tidak menggelar mogok kerja nasional jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta
Kerja. "Kami meminta agar perusahaan memberi edukasi kepada pekerja atau buruh agar tidak
mogok kerja," kata kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, saat dikonfirmasi, Kamis
(1/10).
Sesuai aturan, ia mengungkap jika melakukan mogok kerja akan terkena sanksi, sebagaimana
diatur dalam pasal 137 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
23
