Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 29
negative - Rizal Rakhman (Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)) Kalau dari
industri tekstil sih meminta agar karyawan tidak melakukan mogok. Kami menyerahkan kepada
perusahaan masing-masing apakah nanti ada sanksi bagi karyawan yang tetap melakukan demo
atau imbauannya seperti apa
Ringkasan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau seluruh pekerja/buruh tidak
terprovokasi rencana mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020, yang akan dilakukan
beberapa serikat buruh. Para pekerja disarankan mematuhi peraturan mengenai mogok kerja,
termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya, serta ketentuan protokol
kesehatan.
Imbauan itu tercantum dalam arahan tertulis kepada pimpinan perusahaan anggota Kadin yang
ditandatangani oleh Ketua Umum Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta, tertanggal 30 September
2020. Hal ini menyikapi rencana mogok kerja yang akan dilakukan beberapa serikat buruh
sebagai bentuk penolakan RUU Cipta Kerja. Rencana aksi akan dilakukan selama tiga hari yakni
6-8 Oktober 2020, pada saat sidang paripurna DPR yang diagendakan menyelesaikan RUU Cipta
Kerja.
KADIN: BURUH JANGAN TERPROVOKASI MOGOK KERJA
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau seluruh pekerja/buruh tidak
terprovokasi rencana mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020, yang akan dilakukan
beberapa serikat buruh. Para pekerja disarankan mematuhi peraturan mengenai mogok kerja,
termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya, serta ketentuan protokol
kesehatan.
Imbauan itu tercantum dalam arahan tertulis kepada pimpinan perusahaan anggota Kadin yang
ditandatangani oleh Ketua Umum Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta, tertanggal 30 September
2020. Hal ini menyikapi rencana mogok kerja yang akan dilakukan beberapa serikat buruh
sebagai bentuk penolakan RUU Cipta Kerja. Rencana aksi akan dilakukan selama tiga hari yakni
6-8 Oktober 2020, pada saat sidang paripurna DPR yang diagendakan menyelesaikan RUU Cipta
Kerja.
"Kami meminta pimpinan perusahaan memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada
pekerja/buruh mereka terkait ketentuan tentang mogok kerja, termasuk sanksi yang dapat
dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Hal ini diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku,
khususnya UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata Rosan Roeslani dalam
keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (1/10).
Tidak Sah
Pada kesempatan terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui surat edarannya
sebelumnya juga mengingatkan para pekerja tentang ketentuan mogok keija, termasuk sanksi
yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. "Ada masalah secara legalitas, kita tidak kenal itu (mogok nasional). Kalau
kalian (pekeija) lakukan itu ada konsekuensinya, karena itu bukan mogok yang diatur undang-
undang. Apalagi ada risiko kesehatan, kalau sampai kenapa-kenapa repot
juga," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani pada Rabu (30/9/2020), menanggapi
rencana aksi mogok itu.
28
