Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 25
TIDAK SAH
Disebutkan mogok kerja adalah hak dasar bagi pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan
damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Ketentuan soal mogok kerja lebih lanjut
dibahas dalam Kepmenakertrans No 23/2003. Pada pasal 3 disebutkan jika mogok kerja
dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut bisa disebut tidak
sah.
Pasal 4 Kepmenakertrans tersebut juga mencatat bahwa yang dimaksud gagalnya perundingan
adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, karena
pengusaha tidak mau melakukan perundingan.
"Jadi di luar hal tersebut, bisa dikatakan mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya
konsekuensi serta sanksi secara hukum," katanya.
Haryadijuga mengutip Pergub DKI No 88/2020 pasal 14 ayat (1) soal upaya penanggulangan
dan penanganan pandemi Covid-19. Dalam pasal tersebut, tertulis demi kesehatan bersama,
masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol
di suatu tempat.
"Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan yang
berlaku soal Covid-19," jelasnya, (rizal/bi)
24
