Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 58
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 14/2020, serta ada juga karena gagal
melakukan konfirmasi ulang.
"Dari 2,4 juta ini yang tidak valid 75% karena tidak sesuai dengan kriteria Permenaker 14/2020.
Diantaranya adalah upahnya di atas Rp 5 juta, kemudian kepesertaannya tercatat di BP
Jamsostek di atas Juni. Ini ada 1,8 juta," ujar Agus, Kamis (1/10).
Sementara, ada 25% atau sebanyak 600.000 data yang
tidak valid karena gagal melakukan konfirmasi ulang.
"Waktu kami lakukan validasi, tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dilakukan
konfirmasi ulang atau perbaikan, namun hingga hari terakhir kemarin, gagal konfirmasi ulang.
Akhirnya kami tidak menerima pengembalian dari koreksi tersebut," terang Agus.
Agus menyampaikan hingga 30 September ada sekitar 12,4 juta data nomor rekening yang valid.
Data ini dinyatakan valid setelah dilakukan validasi secara berlapis. Seluruh data calon penerima
bantuan subsidi upah tersebut pun sudah diserahkan kepada Kemente-rian Ketenagakerjaan
untuk diproses lebih lanjut.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bilang, pihaknya akan mengembalikan sisa anggaran
bantuan subsidi gaji/upah yang tak terealisasi ke kas negara. Adapun total anggaran yang
disediakan awalnya Rp 37,7 triliun.
Ida menerangkan, sisa anggaran tersebut akan disalurkan kepada guru honorer yang berada di
bawah lingkup Ke-menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama
(Kemnag) yang selama ini juga dianggap membutuhkan bantuan. "Selanjutnya, dana ini akan
direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama tersebut oleh
Kemdikbud dan Kemnag," terang Ida Lidya Yuniartha Panjaitan
57
