Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 57
Judul Sebanyak 2,4 Juta Pekerja Batal Terima Subsidi Upah
Nama Media Kontan
Newstrend Bantuan Tenaga Honorer
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Lidya Yuniartha Panjaitan
Tanggal 2020-10-02 04:33:00
Ukuran 100x281mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.250.000
News Value Rp 63.750.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Dari 2,4 juta ini yang tidak valid 75%
karena tidak sesuai dengan kriteria Permenaker 14/2020. Diantaranya adalah upahnya di atas
Rp 5 juta, kemudian kepesertaannya tercatat di BP Jamsostek di atas Juni. Ini ada 1,8 juta
negative - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Waktu kami lakukan validasi, tidak valid,
kami kembalikan kepada perusahaan untuk dilakukan konfirmasi ulang atau perbaikan, namun
hingga hari terakhir kemarin, gagal konfirmasi ulang. Akhirnya kami tidak menerima
pengembalian dari koreksi tersebut
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selanjutnya, dana ini akan direlokasi untuk
bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama tersebut oleh Kemdikbud dan Kemnag
Ringkasan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menyatakan sebanyak
2,4 juta pekerja batal mendapatkan bantuan subsidi upah. Jumlah tersebut berasal dari 14,8
juta nomor rekening yang diterima BP Jamsostek.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menerangkan, 2,4 juta data pekerja yang gagal
memperoleh bantuan subsidi upah karena tidak sesuai dengan persyaratan yang dimuat dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 14/2020, serta ada juga karena gagal
melakukan konfirmasi ulang.
SEBANYAK 2,4 JUTA PEKERJA BATAL TERIMA SUBSIDI UPAH
JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menyatakan
sebanyak 2,4 juta pekerja batal mendapatkan bantuan subsidi upah. Jumlah tersebut berasal
dari 14,8 juta nomor rekening yang diterima BP Jamsostek.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menerangkan, 2,4 juta data pekerja yang gagal
memperoleh bantuan subsidi upah karena tidak sesuai dengan persyaratan yang dimuat dalam
56
