Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 60

Judul               Siap-Siap Menghadapi Ancaman Mogok Buruh
                Nama Media          Kontan
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg14
                Jurnalis            Abdul Basith Bardan
                Tanggal             2020-10-02 04:32:00
                Ukuran              201x281mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 42.712.500

                News Value          Rp 128.137.500
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Rosan P Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Mogok kerja
              yang dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan adalah tidak sah

              positive  -  Rosan  P  Roeslani  (Ketua  Umum  Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia)  Kami
              mengimbau  semua  pekerja/buruh  di  setiap  perusahaan  untuk  mematuhi  sernua  ketentuan
              peraturan perundangan tentang mogok kerja dan penanggulangan dam penanganan Covid-19

              negative -  Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
              Memang benar, rekan-rekan serikat pekerja akan menggelar aksi mogok kerja massal. Tapi lebih
              tepatnya ini aksi protes dan demonstrasi dengan tidak bekerja atau mogok

              negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Suara ini
              yang mesti didengar lagi oleh pemerintah, karena memang banyak hak konstitusional pekerja
              dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan diabaikan dalam RUU Cipta Kerja ini


              Ringkasan


              Pengusaha mulai merapatkan barisan untuk menghadapi ancaman mogok massal buruh selama
              tiga hari pada 6 Oktober - 8 Oktober mendatang. Aksi mogok kerja secara nasional ini sebagai
              bentuk protes buruh lantaran aspirasi mereka dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan di
              Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja diabaikan oleh DPR dan pemerintah.

              Kalangan serikat buruh meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.
              Kalaupun di masukkan dalam beleid omnibus law ini, aturan perburuhan harus memperkuat UU
              No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.










                                                           59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65