Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

SIAP-SIAP MENGHADAPI ANCAMAN MOGOK BURUH

JAKARTA. Pengusaha mulai merapatkan barisan untuk menghadapi ancaman mogok massal
buruh selama tiga hari pada 6 Oktober-8 Oktober mendatang. Aksi mogok kerja secara nasional
ini sebagai bentuk protes buruh lantaran aspirasi mereka dalam pembahasan klaster
ketenagakerjaan di Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja diabaikan oleh DPR dan
pemerintah.

Kalangan serikat buruh meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.
Kalaupun di masukkan dalam beleid omnibus law ini, aturan perburuhan harus memperkuat UU
No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.

Namun, pengusaha meminta seluruh pemimpin perusahaan dan pimpinan serikat buruh agar
memberikan informasi dan edukasi mengenai dampak aksi mogok massal yang akan mereka
lakukan. Sebab aksi ini bisa melanggar beberapa at uran sekaligus.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani menyatakan, Kadin
memahami bahwa aksi mogok kerja merupakan hak buruh. Dengan catatan aksi mogok itu
dilakukan dengan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan antara pengusaha dengan
buruh.

Namun, "Mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan adalah tidak sah,"
kata Rosan melalui pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, Rabu (30/9).

Pertimbangan lain, saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi virus korona Covid-19. Pemerintah
melarang kerumunan massa dalam jumlah besar, dan kegiatan yang memicu kerumunan demi
mencegah penularan virus. Karena itu, Kadin meminta perusahaan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan mogok kerja.

"Kami mengimbau semua pekerja/buruh di setiap perusahaan untuk mematuhi sernua ketentuan
peraturan perundangan tentang mogok kerja dan penanggulangan dam penanganan Covid-19,"
tandas Rosan.

Imbauan serupa juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Surat yang
ditandatangani Ketua Apindo Haryadi Sukamdani mencantumkan alasan yang sama berkaitan
dengan rencana mogok kerja. Apindo meminta kepada perusahaan memberikan edukasi buruh
soal aturan mogok kerja.

Bentuk kekecewaan

Menanggapi imbauan dari pengusaha ini, perwakilan buruh mengungkapkan tiyuan dari aksi
mogok massal selama tiga hari sebagai bentuk kekecewaan kaum buruh.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
aksi mogok kerja ini seharusnya segera dicegah oleh DPR dan pemerintah. Apalagi saat ini masih
dalam masa pandemi Covid-19 yang rawan terjadi penularan ketika ribuan buruh menggelar aksi
demonstrasi.

"Memang benar, rekan-re-kan serikat pekerja akan menggelar aksi mogok kerja massal. Tapi
lebih tepatnya ini aksi protes dan demonstrasi dengan tidak bekerja atau mogok," iyar Timboe
kepada KONTAN, Kamis (1/10).

Menurut Timboel, pemerintah harus mengajak berdialog kembali para perwakilan serikat pekerja
seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Hari Buruh Mei lalu. Saat itu
berbagai kelompok buruh mengancam akan menggelar aksi turun ke jalan ditengah pandemi.

60