Page 144 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Sedangkan dari data yang sudah di cleansing kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai
2.146.667. "Ini orang yang terdata by name by address," ujar Ida dalam keterangannya, Minggu
(9/8/2020).

Menteri Ida berujar data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang
dirumahkan mencapai 1.132.117 orang. Sementara itu, pekerja formal yang di-PHK mencapai
383.645 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang.

Ida menyebut Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak pekerja yang terimbas dari Covid-
19. Secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID-19 di Provinsi
Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.

"Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini perlu untuk
segera ditindaklanjuti sesegera mungkin agar kita bisa tekan laju dampak Covid-19 ini
kedepannya," katanya.

Ida berujar pemerintah lewat kementeriannya telah berupaya meringankan beban pekerja PHK
melalui beragam stimulus.

Salah satunya lewat program yang tengah ramai dibicarakan yaitu stimulus berupa subsidi upah
kepada para pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya dibawah 5 juta
rupiah.

Subsidi upah diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan
per dua bulan sekali. "Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar
Rp1,2 juta," katanya.

Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional ia berharap dapat meringankan beban pekerja ter-
PHK. Serta melalui berbagai stimulus, termasuk menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para
korban PHK. "Ada kartu prakerja serta masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk
penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi," katanya.

142