Page 287 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Dia menjelaskan, pemerintah sudah mengeluarkan bantuan sosial untuk berbagai segmen
masyarakat. Khususnya untuk 29 juta keluarga paling miskin atau setara 120 juta penduduk.
Lewat program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, bansos desa, dan lainnya.

Bagi mereka yang terkena PHK, disediakan stimulus berupa program kartu prakerja hingga padat
karya tunai. ''Ada satu segmen yang masih kita lihat perlu diberi bantuan,'' terangnya. Yakni,
tenaga kerja formal yang masih bekerja di perusahaan dan membayar iuran BPJamsostek, tetapi
kondisi perusahaannya kurang baik. Karena itu, sebagian dipotong gajinya.

Para karyawan tersebut selama ini tidak bisa mendapat bantuan karena tidak masuk kriteria.
Mereka bukan kelompok rumah tangga miskin, juga bukan kelompok pekerja yang di-PHK.
Padahal, mereka juga membutuhkan bantuan karena gajinya dipotong. ''Dan orang-orang di
segmen ini cukup banyak,'' lanjut wakil menteri BUMN ke-2 itu.

Pihaknya kemudian bekerja sama dengan BPJamsostek untuk menyisir data para karyawan
tersebut. Hasilnya, didapati 13,8 juta karyawan dengan nilai iuran di bawah Rp 150 ribu. Artinya,
pendapatan mereka di bawah Rp 5 juta per bulan. ''Sebagian besar di antara mereka
berpendapatan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan,'' tuturnya.

Dia memastikan, tidak ada di antara 13,8 juta karyawan itu yang berstatus PNS ataupun
karyawan BUMN. Sebab, tidak ada instansi pemerintah maupun BUMN yang sampai memotong
gaji para karyawannya.

Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan itu akan diberikan secara tunai dalam dua tahap. Tahap
pertama diberikan di kuartal III atau September mendatang. Kemudian, tahap kedua di kuartal
IV. Bisa November atau Desember. Semuanya langsung masuk ke rekening tenaga kerja masing-
masing.

Satgas bersama BPJamsostek dalam dua pekan ke depan mengumpulkan dan memverifikasi
nomor rekening setiap pekerja. Itu dilakukan untuk kepentingan pencairan dana karena akan
langsung ditransfer via rekening. Tidak melalui perusahaan masing-masing.

Budi memastikan, data 13,8 juta tenaga kerja itu lengkap dan valid. Sebab, besaran iuran
bulanan mereka tercatat dengan baik di BPJamsostek. Dengan demikian, nama pekerja,
perusahaan tempat bekerja, dan masa kerjanya terdata dengan baik. Selama karyawan itu
membayar iuran BPJamsostek di bawah Rp 150 ribu per bulan, dipastikan pekerja tersebut akan
mendapat bantuan.

Bantuan itu akan memperkecil gap dengan mereka yang tidak menerima bantuan subsidi gaji.
Sebab, mereka yang bukan kelompok penerima bantuan itu hampir pasti sudah masuk di
kelompok penerima bantuan lainnya. ''Hampir semua segmen sudah diberikan, sudah tersentuh
oleh program bantuan pemerintah yang lain,'' imbuhnya.

Di tempat terpisah, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar-Lembaga
BPJamsostek Irvansyah Utoh Banja mengungkapkan, pihaknya kini sedang mengumpulkan data
nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria program subsidi gaji itu. Pengumpulan
dilakukan melalui kantor cabang di seluruh Indonesia.

Dia berharap para pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja bisa proaktif menyampaikan
data nomor rekening yang dimaksud. "Tentunya bagi yang sesuai skema dan kriteria
pemerintah," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah tengah memfinalkan skema dan kriteria bantuan subsidi gaji itu
berdasar data kepesertaan BPJamsostek dan lembaga lain. Dari BPJamsostek sendiri, data yang
disampaikan kepada pemerintah ialah data peserta aktif dengan upah di bawah Rp 5 juta
berdasar upah pekerja yang dilaporkan.
285