Page 588 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 588
bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di
bawah Rp 5 juta per bulan.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming mengatakan,
pemberian insentif tersebut sebaiknya diberikan pada perusahaan yang masih berjalan dan
bertahan di tengah pandemi Covid-19 serta memiliki rekam jejak pembayaran yang bagus
terhadap hutangnya.
"Saya yakin uang negara nggak cukup biayai semuanya. Jadi harus dipilah mana bisnis yang
masih berjalan," ujarnya kepada , Jumat (7/8).
Menurutnya, pegawai yang perlu mendapatkan bantuan tersebut sebaiknya mereka yang bekerja
di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, kebanyakan usaha kecil seperti itu
memiliki bisnisnya bagus, namun terhambat karena Covid-19.
"Ini yang utama dibantu pengusaha UMKM. Bisnisnya bagus, pembayarannya bagus. Karena
Covid-19, perusahaannya nggak stabil," tuturnya.
Saat ini, program stimulus tersebut sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan mulai September mendatang. Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama
empat bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja
sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan.
Menurut Maming, pengusaha memang wajib mendaftarkan pegawainya di BPJS
Ketenagakerjaan. Jika tidak mendapatkan insentif karena persoalan tersebut tidak perlu protes.
"Kalau misalnya banyak pengusaha nggak daftarkan BPJS, bukan salah pemerintah. Itu bukan
tanggung jawab pemerintah," tutupnya.
Editor : Banu Adikara Reporter : Romys Binekasri .
586
