Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK ).
Ida memastikan dana yang menjadi anggaran program subsidi gaji tidak akan diendapkan oleh
pihak di bawah kementeriannya. Jika ada dana retur atau dikembalikan karena nomor rekening
penerima bermasalah, maka dana tersebut dikembalikan ke Kementerian Keuangan
(Kemenkeu).

"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang
mengendap di Kemenaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke
kas negara," kata Ida dalam konferensi pers 'Kupas Tuntas Program Bantuan Subsidi Upah' yang
disiarkan di Youtube Kemenaker, Rabu (16/12/2020).

Saat ini realisasi pencairan bantuan subsidi gaji secara keseluruhan mencapai 93,94% atau
menghabiskan Rp 27,96 triliun per 14 Desember 2020. Lebih rinci, termin I sudah disalurkan
kepada 12.262.371 orang atau 98,86% dan termin II kepada 11.042.252 orang atau 89% dari
target keseluruhan 12.400.000 penerima.

Ida mengakui ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan subsidi gaji untuk bisa sampai
100%. Salah satu penyebabnya yakni rekening pekerja yang bermasalah.

"Untuk setiap batch memang belum sampai 100% karena pada termin pertama berdasarkan
informasi, dari rekening penyalur terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak
dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur," imbuhnya.

Dia pun meminta kepada pekerja yang sudah memenuhi kriteria namun belum mendapat subsidi
gaji agar bersabar. Pasalnya, ada pemadanan data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) Kemenkeu bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan pada pelaksanaan penyaluran tahap
kedua ini.

"Berdasarkan rekomendasi KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan
Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk
meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran," kata Ida.

148