Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

Piter juga menjelaskan, dalam UU Cipta Kerja, pesangon pekerja yang kena PHK memang
dikurangi, tapi tidak merugikan bagi pekerja. Kenapa tidak merugikan? karena dibalik penurunan
ini, ada kepastian bahwa itu akan terbayarkan. Menurutnya, mana yang lebih menguntungkan,
dikasih iming-iming pesangon 32 kali tapi tidak bibayar atau pesangon 25 kali tapi pasti terbayar.

"Saya pasti milih yang 25 kali," tegasnya.

Kenapa ini pasti akan dibayar, tegas Piter, karena klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi
pidana. Artinya, kalau perusahaan tidak membayar pesangon maka dia terkena kasus pidana
dan bisa dipidanakan. Dia juga menjelaskan perbedaan antara perdata dan pidana. Menurutnya,
kalau perdata persoalannya bisa panjang dan bebannya ada di pekerja. Kalau perusahaannya
tetap tidak bersedia membayar, maka pihak pekerja harus menuntut dan biayanya ada pada
pihak penuntut.

"Tapi kalau itu pidana, maka pengusaha berhadapan dengan negara. Artinya, negara ada di
depan para pekerja, melindungi pekerja, berhadapan dengan para pengusaha. Bagaimana
mungkin kita mengatakan pemerintah tidak berpihak pada pekerja, ini kan jelas-jelas negara
berpihak kepada pekerja. Dalam hal pesangon jumlahnya memang turun tapi diberikan
kepastian," jelasnya.

UU Cipta Kerja juga melindungi pekerja dalam konteks PHK. Dalam Pasal 151 UU Cipta Kerja
disebutkan, perusahaan pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan tidak
terjadi PHK. Dana kalaupun terjadi PHK dan pekerja menolak, maka harus dilakukan perundingan
bipartit. Jika belum mencapai kesepakatan maka harus dilakukan dengan penyelesaikan
perselisihan hubungan industri. Artinya, Ini jelas sekali tidak ada ruang pengusaha untuk
melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pekerja.

Dalam Pasal 153 disebutkan bahwa perusahaan dilarang melakukan PHK karena pekerja sakit
selama tidak lebih 12 bulan, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan atau gugur
kandungan, dan beberapa hal lainnya. Ini merupakan bukti jika pemerintah melindungi pekerja.

"UU Ciptaker adalah UU yang sangat baik. UU ini memang belum sempurna tapi pemerintah
sudah memberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Masih ada proses yang masih
berjalan, pembahasan turunan UU," pungkasnya.

143