Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 148
Judul Subsidi Gaji 'Dipelototi' KPK, Menaker: Tak Ada Dana Mengendap
Nama Media detik.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5297447/subsidi-gaji-
dipelototi-kpk-menaker-tak-ada-dana-mengendap
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2020-12-16 15:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami
dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di Kemenaker. Kalaupun
masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke kas negara
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk setiap batch memang belum sampai
100% karena pada termin pertama berdasarkan informasi, dari rekening penyalur terdapat
sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan
retur
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berdasarkan rekomendasi KPK, kami bersama
BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data.
Upaya ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut program bantuan subsidi upah/gaji
(BSU) berjalan dengan transparan. Pihaknya 'dipelototi' oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK ).
Ida memastikan dana yang menjadi anggaran program subsidi gaji tidak akan diendapkan oleh
pihak di bawah kementeriannya. Jika ada dana retur atau dikembalikan karena nomor rekening
penerima bermasalah, maka dana tersebut dikembalikan ke Kementerian Keuangan
(Kemenkeu).
SUBSIDI GAJI 'DIPELOTOTI' KPK, MENAKER: TAK ADA DANA MENGENDAP
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut program bantuan subsidi upah/gaji
(BSU) berjalan dengan transparan. Pihaknya 'dipelototi' oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
147