Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 145

Judul               Tuntut UU Ciptaker Dibatalkan,Buruh Ancam Mogok Nasional
                Nama Media          Harian Terbit
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1&7
                Jurnalis            Safari
                Tanggal             2020-12-16 15:18:00
                Ukuran              153x129mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 33.660.000

                News Value          Rp 168.300.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber
              negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Bila dalam proses-pro-sesnya ditemukan kejanggalan, ada 3
              hakim MA, 3 hakim DPR dan 3 hakim pemerintah, ada keberpihakan pada pembuat UU dalam
              hal ini DPR dan pemerintah, nggak berpihak pada rasa keadilan, kita akan lakukan mogok kerja
              nasional. Resmi diumumkan stop produksi tapi dilalui dengan mekanisme berunding

              negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Dalam pokok perkara, kami meminta adanya perbaikan yaitu
              terhadap dua hal, yakni hak konstitusional serta hak ekonomi yang dirugikan terhadap pemohon.
              Dalam  hal  ini,  buruh  kami  merangkumnya  dalam  69  pasal  yang  digugat  di  klaster
              ketenagakerjaan. Kami rangkum lagi dalam 12 isu perburuhan yang menjadi pasal-pasal gugatan

              neutral  -  Said  Iqbal  (ketua  KSPI)  Melihat  komposisi  itu,  rasanya  agak  berat  dari  DPR  dan
              pemerinta

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Besok adalah hari penentu apakah buruh akan meletakkan rasa
              keadilan  terhadap  kepercayaan  hakim  MK,  atau  buruh  kembali  melakukan  aksi  perlawanan
              karena rasa keadilan tidak didapatkan dari proses judicial review,



              Ringkasan

              Buruh  bakal  melakukan  aksi  mogok  kerja  nasional  bila  Undang-Undang  No.  11  tahun  2020
              tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak mendapat pembatalan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh
              karena itu para buruh bakal terus memantau perkembangan yang terjadi terkait judicial review
              (JR) yang diajukannya di MK.

              "Bila dalam proses-pro-sesnya ditemukan kejanggalan, ada 3 hakim MA, 3 hakim DPR dan 3
              hakim pemerintah, ada keberpihakan  pada pembuat UU  dalam hal ini DPR dan pemerintah,
              nggak berpihak pada rasa keadilan, kita akan lakukan mogok kerja nasional. Resmi diumumkan
              stop  produksi  tapi  dilalui  dengan  mekanisme  berunding,"  ujar  Presiden  Konfederasi  Serikat
              Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/12/2020).




                                                           144
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150