Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

UMK PALEMBANG 2021 NAIK 3,3 PERSEN JADI RP3,2 JUTA PER BULAN

- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang resmi menetapkan upah minimum kota (UMK) 2021
naik 3,3 persen dari Rp 3.165.519 menjadi Rp 3.270.093,78 per bulan. Kenaikan berdasarkan
survei kelayakan hidup pekerja terkini.

Kepala Disnaker Palembang M Yanuarpan mengungkapkan, penetapan itu berdasarkan
koordinasi dengan dewan pengupahan, pengusaha, buruh, dan pemerintah. Kenaikan sudah
ditetapkan dan ditandatangani Wali Kota Palembang dan Gubernur Sumsel.

"UMK 2021 ditetapkan naik 3,3 persen menjadi Rp 3.270.093.78 per bulan," ungkap Yanuarpan,
Rabu (16/12).

Menurut dia, kenaikan UMK berdasarkan survei kelayakan pekerja dan pertimbangan sejumlah
faktor yang terdiri dari 60 poin penting perhitungan kebutuhan sehari-hari. Juga pendataan
harga keperluan sandang, pangan dan papan.

"Survei yang kami lakukan dapat dipertanggungjawabkan dan kami kesimpulannya
direkomendasikan ke wali kota," ujarnya.

"Kami lihat juga data inflasi dan kegiatan rutin bulanan pekerja," sambung dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru menetapkan upah minimum provinsi (UMP) di
Sumatera Selatan tahun depan tidak mengalami kenaikan mengingat kondisi perekonomian di
provinsi itu mulai terjadi pembenahan sejak pandemi Covid-19. Besaran UMP 2021 masih sama
dengan tahun ini, yakni Rp 3.043.111 per bulan dengan standar tujuh jam kerja per hari atau
40 jam seminggu. Dia bahkan sudah menandatangani UMP tahun depan beberapa waktu lalu.

"UMP Sumsel tahun depan sama dengan tahun ini, sudah saya teken," ungkap Deru, Senin
(2/11).

Menurut dia, tinggal perusahaan mengambil kebijakan kenaikan atau tidak upah karyawan
tergantung keuangannya. Namun, bukan berarti perusahaan diberikan keleluasaan untuk justru
mengurangi gaji karyawan yang didapat tahun sebelumnya.

"Yang pasti tidak kurang dari ketentuan. Kalau ada perusahaan mampu menaikkan gaji silakan
saja," kata dia.
Hanya saja, sambung Deru, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada kabupaten dan kota untuk
menaikkan UMK atau kenaikan hidup layak (KHL). "Masih ada kemungkinan kenaikan di tingkat
kabupaten dan kota," pungkasnya.

[eko].

220