Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 138
Judul Buruh Kembali Demonstrasi Tolak Omnibus Law
Nama Media gatra.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/487426/hukum/buruh-kembali-
demonstrasi-tolak-omnibus-law
Jurnalis Raditia Yoni
Tanggal 2020-08-13 23:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Aksi Wahyudi (Korlap) Kami menuntut keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU
Cipta Kejra Omnibus Law, mendesak pembahasan klaster ketenagakerjaan tidak lebih rendha
dari UU 13/2003. Kami juga mendesa DPRD untuk menekan Pemkab Temanggung melindungi
hak hak normatif, lalu mendesak pemerintah agar menindak tegas perusahaan yang memberikan
hak buruhnya di bawah normatif. Kami juga mempertanyakan Pak Jokowi pada awal puasa
berjanji tidak akan membahasnya dulu, lha ini kok tim lagi bahas tapi draftnya bisa masuk ke
Baleg DPR
negative - Aksi Wahyudi (Korlap) Di Temanggung sendiri lebih dari 40 perusahaan menengah ke
atas hanya ada 1 perusahaan saja yang melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2003 tengang
ketenagakerjaan yang lain zonk semua paling hanya 50-60 persen atau paling mentok 70 persen
hak buruh yang diberikan oleh pengusaha. Kami berharap ada tindakan tegas dari pemerintah
kalau ada pengusaha nakal tidak memberikan kewajibannya, bahkan tidak ada jaminan sosialnya
juga
positive - Yunianto (Ketua DPRD) Kami mengapresiasi pergerakan buruh dalam rangka
memperjuangkan nasib baik di masa sekarang maupun masa mendatang. DPRD mendukung
semua apa yang akan disampaikan. Terkait kebijakan nasional kami sampaikan ke pusat yang
terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sebagainya
Ringkasan
Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, dan
Pertanian (F Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kabupaten
Temanggung menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Temanggung. Mereka kembali
menuntut pemerintah dan DPR membatalkan RUU Cipta Kerja (omnibus law), karena dinilai tidak
transparan sehingga merugikan kaum buruh.
137
