Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

BURUH KEMBALI DEMONSTRASI TOLAK OMNIBUS LAW

Temangung, Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Kehutanan, Industri Umum,
Perkayuan, dan Pertanian (F Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Kabupaten Temanggung menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Temanggung.

Mereka kembali menuntut pemerintah dan DPR membatalkan RUU Cipta Kerja (omnibus law),
karena dinilai tidak transparan sehingga merugikan kaum buruh.

Dalam aksi yang digelar sore hari tersebut ratusan buruh mengepung kantor dewan dan
melakukan orasi menggunakan pengeras suara di depan kantor yang berada di sekitar Alun-Alun
Temanggung.

Selain itu mereka juga membentangkan spanduk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Aksi
tersebut mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan Satpol PP.

Korlap Aksi Wahyudi mengatakan, sejak awal pembuatan draft RUU Cipta Kerja Omnibus Law
serikat pekerja di Indonesia sudah melakukan penolakan, sebab ada pasal yang mendegradasi
hak-hak buruh.

Namun pembahasan RUU yang sempat ditunda oleh DPR ini justru pada masa sulit pada masa
pandemi Covid-19 ini akan dibahas lagi di saat rakyat terpukul secara ekonomi.

"Kami menuntut keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kejra Omnibus Law,
mendesak pembahasan klaster ketenagakerjaan tidak lebih rendha dari UU 13/2003. Kami juga
mendesa DPRD untuk menekan Pemkab Temanggung melindungi hak hak normatif, lalu
mendesak pemerintah agar menindak tegas perusahaan yang memberikan hak buruhnya di
bawah normatif. Kami juga mempertanyakan Pak Jokowi pada awal puasa berjanji tidak akan
membahasnya dulu, lha ini kok tim lagi bahas tapi draftnya bisa masuk ke Baleg DPR," katanya
di sela-sela demo Kamis (13/8) petang.

Disebutkan, ada sejumlah pasal yang mengancam kesejahteraan buruh antara lain, Pasal 59
tentang jenis dan sifat pekerjaan yang bisa dibuat berdasarkan hubungan kerja perjanjian antar
waktu dan tentang jangka waktu lama.

Lalu Pasal 66 tentang syarat pekerjaan yang diborongkan dengan sistem outshourching,
menghapus Pasal 89 tentang UMP/UMK/UMSP/UMSK, termasuk pasal berkaitan pesangon lebih
rendah dari UU 13/2003.

"Di Temanggung sendiri lebih dari 40 perusahaan menengah ke atas hanya ada 1 perusahaan
saja yang melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2003 tengang ketenagakerjaan yang lain "zonk
semua" paling hanya 50-60 persen atau paling mentok 70 persen hak buruh yang diberikan oleh
pengusaha. Kami berharap ada tindakan tegas dari pemerintah kalau ada pengusaha nakal tidak
memberikan kewajibannya, bahkan tidak ada jaminan sosialnya juga," katanya.

Aksi tersebut kemudian ditemui oleh sejumlah pimpinan DPRD Temanggung. Karena masih masa
pandemi Covid-19 maka perwakilan demonstran sebanyak 10 orang diperkanankan masuk ke
Ruang Sindoro-Sumbing gedung DPRD Temanggung untuk melakukan audiensi mewakili ratusan
buruh lain yang tetap menggelar orasi hingga petang hari.

138