Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 18
Judul Soroti 10 Masalah, Komnas HAM Minta RUU Ciptaker Disetop
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813162628-32-
535408/soroti-10-masalah-komnas-ham-minta-ruu-ciptaker-disetop
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-14 06:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) Kami merekomendasikan kepada
Presiden dan DPR agar tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam rangka
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia
neutral - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) Prinsip partisipasi, keterbukaan, jadi ada
kesan dalam situasi pandemi Covid-19 ini, orang semua lagi fokus mengatasi kesehatan,
ekonomi, ini dikejar supaya cepat selesai. Maka banyak protes dari masyarakat
neutral - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) Di mana ada ketentuan di situ Peraturan
Pemerintah dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang jika muatan materinya tidak
selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kerja
negative - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) Tentu saja berdampak pada isu dan
hak-hak buruh, ini sudah kita dengarkan banyak kritik dari organisasi buruh
negative - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) Jadi dia akan berdampak pada isu
lingkungan hidup, berkaitan dengan AMDAL misalnya
negative - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) (Poin terakhir) yang tidak kalah
pentingnya adalah mengubah berbagai ketentuan penghukuman dari sanksi pidana penjara,
menjadi sanksi denda administratif. Ini bernuansa diskriminatif
positive - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) Hasil kajian akan kami berikan kepada
eksekutif dan legislatif
Ringkasan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) merekomendasikan Presiden dan DPR
untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ( RUU
Ciptaker ). Pasalnya, diduga ada pelanggaran prosedur dan prinsip hukum serta berpotensi
melanggar hak.
17
