Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

negative - Hariyanto (Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten
Karanganyar) Bu Menteri [Keuangan Sri Mulyani] sempat bilang semua yang belum mengambil
uang Jaminan Hari Tua [JHT] masih dianggap sebagai peserta aktif

negative - Hariyanto (Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten
Karanganyar) Jadi mestinya syarat penerima insentif wajib terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
harusnya dicoret. Karena masih ratusan lebih di Sukoharjo buruh belum terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan

neutral - David R. Wijaya (Wakil Ketua Kadin Solo) Perusahaan pasti sudah punya datanya,
pekerja yang sesuai kriteria tersebut. Maka tugasnya tinggal menyampaikan data yang
diperlukan. Kita juga belum tahu apakah semua pekerja yang diajukan bakal memperoleh insentif
dari Pemerintah, jadi ajukan saja dulu

positive - Wahyu Haryanto (Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia) Asosiasi memang tidak
berwenang untuk mewajibkan kepada perusahaan agar mengajukan pekerjanya memperoleh
insentif ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan. Bagaimanapun
ini haknya pekerja yang akan sangat membantu mereka

positive - Wahyu Haryanto (Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sebagian besar
perusahaan sudah menggeliat di masa era normal baru ini. Sekarang posisinya kami bertahan. .
Bagaimanapun dampak pandemi ini multiplier effecl-nya ke mana-mana

neutral - Joko Suratno (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kalau syarat memiliki
gaji atau upah di bawah Rp5 juta dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka semua
kades dan perdes di Sragen sudah memenuhi kriteria. . Persoalannya kami belum ada petunjuk
untuk mengajukan mereka. Kami juga belum berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nanti
yang mendata siapa dan yang mengusulkan siapa kepada siapa atau kemana juga belum tahu.
Yang jelas gaji kades itu rata-rata Rp4 juta per bulan

positive - Sumanto (Ketua Praja Sragen) Jumlahnya kalau termasuk dengan kades sebanyak
2.100 orang. Persis teknisnya kami tidak tahu. Yang kami ketahui yang mendata itu pihak BPJS
Ketenagakerjaan

positive - Adib Muttaqin Asfar (None) Solusinya, pemerintah harus melibatkan serikat pekerja
baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat federasi atau konfederasi, untuk melakukan
pendataan pekerja.

Ringkasan

Rencana pemerintah memberikan bantuan insentif gaji disambut positif oleh kalangan serikat
pekerja. Ini juga menjadi momentum para pengusaha memberikan data karyawan sesuai fakta.

Para pekerja berharap penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran. Presiden Asosiasi Pekerja
(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan seharusnya pemerintah menyiapkan alternatif
pendataan lain agar lebih tepat sasaran. Misalnya, pemerintah bisa melibatkan serikat pekerja
untuk melakukan pendataan.

DAFTARKAN PEKERJA SESUAI FAKTA

JAKARTA-Rencana pemerintah memberikan bantuan insentif gaji disambut positif oleh kalangan
serikat pekerja. Ini juga menjadi momentum para pengusaha memberikan data karyawan sesuai
fakta.
21