Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Judul Daftarkan Pekerja Sesuai Fakta
Nama Media Solo Post
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis *
Tanggal 2020-08-14 06:20:00
Ukuran 555x264mmk
Warna Warna
AD Value Rp 202.020.000

News Value Rp 2.020.200.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia) Solusinya, pemerintah
harus melibatkan serikat pekerja baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat federasi atau
konfederasi, untuk melakukan pendataan pekerja, termasuk melibatkan Dinas Tenaga Kerja di
tingkat provinsi, kabupaten, dan kota

positive - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia) Solusi lain untuk
pendataan pekerja calon penerima BLT juga bisa diambil dari data peserta BPJS Kesehatan

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia) Kondisi ini masih terjadi
di banyak perusahaan, antara lain di perusahaan yang mempekerjakan pekerja kontrak dan
outsourcing yang melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan

positive - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia) Modusnya, manajemen
hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak
melaporkan gaji pekerja sesuai kenyataan

positive - Hariyanto (Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten
Karanganyar) Kalau enggak ada serikat, kemungkinan ya enggak ada Jamsostek. Kemarin saya
tanya ke orang Jamsostek, ini bantuan dari Jamsostek atau pemerintah, dijawab dari pemerintah.
Kalau begitu, semestinya semua pekerja mendapatkan bantuan. Jadi logis usulan agar semua
pekerja mendapatkan bantuan karena sumbernya dari APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara]
negative - Hariyanto (Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten
Karanganyar) Sekarang di Karanganyar sangat sedikit perusahaan yang melakukan pentahapan
[tidak mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan]. Karena apotek, toko-toko, itu
hampir semuanya sudah mendaftarkan pekerjanya. Ini karena BPJS Ketenagakerjaan sudah
menggandeng Kejaksaan, sehingga ada sanksi bagi yang melanggar

negative - Hariyanto (Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten
Karanganyar) Padahal sejak awal tahun ini banyak perusahaan yang mengajukan relaksasi untuk
tidak membayarkan iuran [BPJS Ketenagakerjaan]. Khawatirnya, banyak yang tidak
mendapatkan karena perusahaan tidak membayar iuran

20