Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

SOROTI 10 MASALAH, KOMNAS HAM MINTA RUU CIPTAKER DISETOP

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) merekomendasikan Presiden
dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta
Kerja ( RUU Ciptaker ). Pasalnya, diduga ada pelanggaran prosedur dan prinsip hukum serta
berpotensi melanggar hak.

"Kami merekomendasikan kepada Presiden dan DPR agar tidak melanjutkan pembahasan RUU
Cipta Kerja dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia," kata
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi video, Kamis (13/8).

Berdasar hasil kajian yang dilakukan Komnas HAM, ada 10 poin yang menjadi sorotan terkait
RUU Ciptaker.

Pertama, terkait dengan prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan
dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 5 huruf g UU No.12 Tahun 2011, yang
menjamin hak untuk berpartisipasi dan asas keterbukaan yang menjadi elemen fundamental
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Prinsip partisipasi, keterbukaan, jadi ada kesan dalam situasi pandemi Covid-19 ini, orang semua
lagi fokus mengatasi kesehatan, ekonomi, ini dikejar supaya cepat selesai. Maka banyak protes
dari masyarakat," kata dia Kedua, Komnas HAM menyoroti Pasal 170 ayat 1 dan 2 RUU Cipta
Kerja. Menurut Komnas HAM, terdapat penyimpangan asas hukum lex superior derogat legi
inferior dalam pasal itu.

"Di mana ada ketentuan di situ Peraturan Pemerintah dapat mengubah peraturan setingkat
undang-undang jika muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta
Kerja," kata dia.

Selanjutnya, Komnas HAM menilai RUU Cipta Kerja akan membutuhkan sekitar 516 peraturan
pelaksana yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif. Hal ini,
berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang ( abuse of power ).

RUU ini, menurut Komnas HAM juga berpotensi membuat terjadinya pemunduran atas kewajiban
negara memenuhi hak pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hal ini diantaranya terkait dengan politik hubungan kerja yang membuka seluas-luasnya praktik
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)/kontrak; kemudahan dalam proses PHK; penurunan
standar kelayakan dan kondisi kerja yang adil terkait dengan upah, cuti dan istirahat; serta
pemunduran dalam perlindungan hak untuk berserikat dan berorganisasi.

"Tentu saja berdampak pada isu dan hak-hak buruh, ini sudah kita dengarkan banyak kritik dari
organisasi buruh," kata dia.
Poin berikutnya, RUU ini dikhawatirkan membuat pelemahan atas kewajiban negara untuk
melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Jadi dia akan berdampak pada isu lingkungan hidup, berkaitan dengan AMDAL misalnya," ujar
dia.

Selain itu, menurut Komnas HAM, RUU ini akan berdampak pada relaksasi atas tata ruang dan
wilayah.

Poin ke delapan, Komnas HAM melihat RUU Ciptaker juga akan menjadi suatu pemunduran atas
upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kepemilikan tanah.

18