Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Para pekerja berharap penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran. Presiden Asosiasi Pekerja
(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan seharusnya pemerintah menyiapkan alternatif
pendataan lain agar lebih tepat sasaran. Misalnya, pemerintah bisa melibatkan serikat pekerja
untuk melakukan pendataan.

"Solusinya, pemerintah harus melibatkan serikat pekerja baik di tingkat perusahaan maupun di
tingkat federasi atau konfederasi, untuk melakukan pendataan pekerja, termasuk melibatkan
Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya saat dihubungi Okezone,
Kamis (13/8).

Selain itu, serikat pekerja berharap pemerintah juga mengumpulkan data lewat Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini dinilai penting khususnya bagi pekerja yang
masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Solusi lain untuk pendataan pekerja calon
penerima BLT juga bisa diambil dari data peserta BPJS Kesehatan," jelasnya.

Menurut Mirah, agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran, pemerintah tidak seharusnya
berpatokan pada data pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, masih banyak
perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kondisi ini masih terjadi di banyak perusahaan, antara lain di perusahaan yang mempekerjakan
pekerja kontrak dan outsourcing yang melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan," jelasnya.
Pelanggaran tersebut, kata dia, dilakukan oleh sebagian perusahaan dengan hanya
mendaftarkan sebagian karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, ada juga
perusahaan yang tidak melaporkan gaji para pekerja sesuai kenyataan. "Modusnya, manajemen
hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak
melaporkan gaji pekerja sesuai kenyataan," kata Mirah.

Aspek meminta pengawasan dari program bantuan untuk pekerja dengan gaji pas-pasan
dilakukan dengan benar. Karena sebenarnya program yang dicanangkan sangat bagus bagi para
pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Karanganyar,
Hariyanto, menilai di sinilah pentingnya para karyawan membentuk serikat pekerja di masing-
masing perusahaan. Ini penting karena serikat pekerja menjadi garda depan dalam
memperjuangkan hak pekerja, termasuk jika ada program bantuan dari pemerintah.

"Kalau enggak ada serikat, kemungkinan ya enggak ada Jamsostek. Kemarin saya tanya ke orang
Jamsostek, ini bantuan dari Jamsostek atau pemerintah, dijawab dari pemerintah. Kalau begitu,
semestinya semua pekerja mendapatkan bantuan. Jadi logis usulan agar semua pekerja
mendapatkan bantuan karena sumbernya dari APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara]," kata Hariyanto saat dihubungi Espos, Kamis malam.

Hariyanto membenarkan masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerja
seluruhnya. Namun menurutnya, di Karanganyar jumlah perusahaan yang melakukan praktik itu
tinggal sedikit dan hanya berkisar 10%. Biasanya, praktik seperti ini dilakukan perusahaan yang
baru berdiri.

"Sekarang di Karanganyar sangat sedikit perusahaan yang melakukan pentahapan [tidak
mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan]. Karena apotek, toko-toko, itu hampir
semuanya sudah mendaftarkan pekerjanya. Ini karena BPJS Ketenagakerjaan sudah
menggandeng Kejaksaan, sehingga ada sanksi bagi yang melanggar," kata dia.

Meski demikian, Hariyanto menyampaikan kekhawatiran lain dalam program bantuan insentif
gaji. Kekhawatiran itu bukan hanya bagi mereka yang tak terdaftar, tapi juga yang sudah menjadi

22