Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan awal, salah satu syarat penerima bantuan
adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif membayar iuran hingga Juni 2020.
"Padahal sejak awal tahun ini banyak perusahaan yang mengajukan relaksasi untuk tidak
membayarkan iuran [BPJS Ketenagakerjaan]. Khawatirnya, banyak yang tidak mendapatkan
karena perusahaan tidak membayar iuran," lanjut Hariyanto.

Meski demikian, kekhawatiran itu mulai mereda karena belum lama ini pemerintah berencana
merevisi ketentuan itu. "Bu Menteri [Keuangan Sri Mulyani] sempat bilang semua yang belum
mengambil uang Jaminan Hari Tua [JHT] masih dianggap sebagai peserta aktif," pungkasnya.

Sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo juga
mendesak pemerintah pusat merevisi syarat penerima insentif Rp600.000 wajib terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan. Ketua FPB Sukoharjo, Sukamo, mengatakan masih banyak perusahaan baik
skala kecil maupun sedang yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi mestinya syarat penerima insentif wajib terdaftar BPJS Ketenagakerjaan harusnya dicoret.
Karena masih ratusan lebih di Sukoharjo buruh belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan," ungkap
dia kepada Espos, Jumat (7/8).

Dia mengaku kalangan buruh menyambut baik rencana pemerintah pusat memberikan insentif
bagi pekerja Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Namun, ada beberapa kendala yang
dihadapi pekerja sehingga terancam tidak mendapatkan bantuan. Selain banyak pegawai yang
belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebagian pekerja belum memiliki
rekening bank.

Mendorong Perusahaan

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo mendorong perusahaan atau pelaku
industri untuk memfasilitasi para pekerja mengajukan insentif gaji pemerintah. Wakil Ketua Kadin
Solo, David R. Wijaya, mengatakan insentif gaji yang bakal dikucurkan pemerintah untuk para
pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta/ bulan akan sangat membantu. Karena itu Kadin
mendorong perusahaan mengumpulkan data dan nomor rekening pekerja yang sudah terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan.

"Perusahaan pasti sudah punya datanya, pekerja yang sesuai kriteria tersebut. Maka tugasnya
tinggal menyampaikan data yang diperlukan. Kita juga belum tahu apakah semua pekerja yang
diajukan bakal memperoleh insentif dari Pemerintah, jadi ajukan saja dulu," ujarnya, saat
dihubungi Espos, Kamis malam.

David mengapresiasi banyaknya bantuan yang dikucurkan pemerintah untuk masyarakat di masa
pandemi Covid-19. Namun dia mengkhawatirkan bantuan tersebut hanya diterima pihak-pihak
tertentu saja. Maksudnya, ada kemungkinan warga yang memperoleh bantuan ganda baik
program yang sama ataupun program lain. Dia meminta ada mekanisme penyaluran yang tepat
agar insentif diterima mereka yang benar-benar membutuhkan.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo, Wahyu Haryanto, menambahkan
pihaknya juga mendorong perusahaan untuk memfasilitasi para pekerja memperoleh insentif.
Dia mengimbau perusahaan mengajukan data sesuai yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.
"Asosiasi memang tidak berwenang untuk mewajibkan kepada perusahaan agar mengajukan
pekerjanya memperoleh insentif ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing
perusahaan. Bagaimanapun ini haknya pekerja yang akan sangat membantu mereka," paparnya.

23