Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 269
Serikat pekerja disampaikan Said Iqbal juga menyerahkan tiga konsep, yaitu tanya jawab seputar
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, ringkasan eksekutif, dan analisa kritis klaster
ketenagakerjaan.
KSPI: MAYORITAS SERIKAT BURUH TETAP TOLAK RUU CIPTA KERJA KLASTER
KETENAGAKERJAAN
JAKARTA . Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan
bahwa, mayoritas serikat buruh di luar tim teknis yang dibentuk pemerintah tetap tidak setuju
dengan adanya omnibus law cipta kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.
"Sampai hari ini sikap kita seperti itu, tidak berubah itu juga yang sudah kita sampaikan kepada
Pimpinan DPR diwakili Pak Sufmi Dasco, dari Panja Pak Maman dan Wakil Ketua Baleg Pak Awi
dan lainnya, kami nyatakan sampai hari ini serikat buruh mayoritas di luar tim teknis bentukan
pemerintah menolak RUU omnibus law cipta kerja khususnya kelas ketenagakerjaan yang
drafnya sudah diserahkan oleh pemerintah," tegas Said Iqbal saat dihubungi Kontan.co.id pada
Kamis (13/8).
Serikat pekerja disampaikan Said Iqbal juga menyerahkan tiga konsep, yaitu tanya jawab seputar
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, ringkasan eksekutif, dan analisa kritis klaster
ketenagakerjaan.
Konsep pertama dijelaskannya dibuat sebuah pembanding atau penyanding dan tanya jawab
yang kemudian dikaji, dari tiap pasal-pasal di Undang-Undang No 13 tahun 2003, usulan di RUU
Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan, dan usulan dari serikat pekerja.
Kedua resume ringkasan eksekutif mengenai isu seperti dihapusnya Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK), adanya upah minimum padat karya, pesangon, dan komponen
penentuan kenaikan upah minimum. Hingga akhirnya pada analisa kritis dari klaster
ketenagakerjaan.
Said Iqbal menambahkan, bagi persoalan yang belum diatur dalam UU 13/2003 seperti pekerja
digital ekonomi, pekerja UMKM, transportasi online, dan lain sebagainya, akan diatur tersendiri
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja.
Atas arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, serikat pekerja disebut Said Iqbal setuju untuk
dibentuk tim bersama antara Panja Baleg DPR RI RUU Cipta Kerja, khususnya klaster
ketenagakerjaan untuk membahas pasal demi pasal dalam klaster ketenagakerjaan.
Tim bersama serikat pekerja dengan Panja Baleg RUU Cipta Kerja akan membahas substansi
materi klaster ketenagakerjaan pasal demi pasal. Kemudian hasilnya oleh Panja Baleg dijadikan
bahan argumentasi pembahasan RUU tersebut dengan pemerintah.
"Dibentuklah tim bersama antara Panja Baleg dan Serikat Buruh, ada 32 federasi dan
konfederasi. Serikat buruh ini mayoritas, artinya ada 75% mewakili representative buruh
Indonesia," imbuh Said Iqbal.
268
