Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 264
Abbas mencotohkan penolakan dari kelompok buruh. Ia menyebut penolakan dari mereka hanya
bersumber pada pemahaman dari sudut pandang kepentingan buruh semata tanpa melihat dari
sudut pandang pengusaha dan kepentingan negara. Menurutnya, aturan yang ada saat ini
menyulitkan perusahaan untuk merekrut tenaga-tenaga lebih produktif dengan keterampilan
tinggi maupun saat saat terpaksa harus memberhentikan pekerja.
"Pengusaha juga membutuhkan aturan perburuhan yang tidak terlalu memberatkan," ujarnya.
Selain perusahaan, kata Abbas, pemerintah membutuhkan lebih banyak investasi dari para
pengusaha. Menurutnya, investasi yang besar akan membuat lapangan kerja terbuka lebih
banyak.
"Negara juga akan memperoleh pemasukan dari pajak. Warga juga akan bisa bekerja dan
memperoleh penghasilan," katanya.
Oleh karena itu, Abbas mengatakan jika para buruh memahami kepentingan dan manfaat RUU
Cipta Kerja secara lebih komprehensif, tidak ada alasan kuat buat mereka untuk menolak.
"Maka buruh sebetulnya tidak perlu takut. RUU itu untuk kepentingan bersama. Tidak mungkin
pemerintah dan DPR bersekongkol untuk menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Abbas pun optimistis RUU Cipta Kerja bisa diselesaikan sesuai jadwal. Menurutnya, penolakan
dan perbedaan pendapat dalam pembentukan sebuah peraturan wajar. Ia meminta pemerintah
dan DPR perlu mendengar dan menyerap keberatan dan kritik tersebut.
"Tapi pemerintah sebaiknya tetap konsisten pada agenda dan target perbaikan ekosistem
investasi, usaha dan ketenagakerjaan untuk memperkuat ekonomi nasional," kata Abbas.
(ant/dil/jpnn).
263
