Page 475 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 475
Memang, program tersebut masih ada catatan khususnya terkait pekerja informal. Menyikapi
kebijakan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan, pendataan menjadi masalah. Menurutnya, dengan kondisi data yang tidak bagus
sulit dijangkau semua.
"Untuk pekerja-pekerja sektor informal tadi. Ini sebetulnya kalau mau dijangkau data di
perusahaan karena sifanya, freelancer apakah itu pekerja borongan itu ada. Tapi sekarang kalau
pemerintah inginnya karena dananya dari anggaran pemerintah harus ada
pertanggungjawabannya ini yang memang perlu dipikirkan pemerintah," paparnya.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin
mengatakan, pekerja informal ditampung melalui program keluarga harapan (PKH). Namun,
pemerintah menyadari akan ada yang terlewat. Sebab itu, pemerintah membuka program Kartu
Pra Kerja.
"Nah itu dibuka pemerintah melalaui program Pra Kerja," terangnya.
ALASAN PEMERINTAH BANTU GURU HONORER
Kesejahteraan pegawai non PNS termasuk guru honorer dipastikan meningkat. Kebijakan
pemerintah menggelontorkan bantuan Rp 600 per bulan, jadi pemantik. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, bantuan Rp600 ribu/bulan dari pemerintah itu juga
akan mengalir bagi pegawai non PNS yang bekerja di kantor pemerintah alias honorer.
Pemerintah beralasan, pegawai honorer bukan PNS dan tidak dapat gaji ke-13.
"Meskipun mereka bekerja di instansi pemerintahan, namun honorer tidak tergolong sebagai
PNS, dan mereka tidak mendapatkan gaji ke-13 sebagimana yang diperoleh oleh pegawai negeri
sipil," terang Fauziyah dalam acara dialog dengan komunitas pariwisata di Hotel Sultan, Jakarta,
Selasa (11/8).
Kemudian, gaji pegawai honorer di bawah Rp5 juta.
"Mereka juga upahnya di bawah Rp 5 juta, kebanyakan mereka upahnya UMP (upah minimum
provinsi). Ini juga akan kami beri kesempatan. Jadi kami perluas, kalau awalnya 13 juta lebih,
sekarang menjadi 15 juta karena kami ingin memperluas manfaatnya," tuturnya.
Selain itu, pemerintah beralasan jika jumlah penerima bantuan Rp600 ribu ditambah. Jika jumlah
penerima bantuan sebelumnya hanya 13.870.496 orang, namun kini menjadi 15.725.232 orang.
"Oleh sebab itu anggaran bantuan 600 ribu rupiah pemerintah untuk subsidi upah ini naik
menjadi 37,7 triliun rupiah dari semula 33,1 triliun rupiah," lugasnya.
PEKERJA SWASTA TERIMA BANTUAN, WAJIB TERDAFTAR BP JAMSOSTEK
Selain pegawai honorer, pemerintah akan memberikan bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk
pekerja swasta yang gajinya di bawah Rp5 juta. Syarat untuk bantuan ini salah satunya ialah
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu dikatakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Menurut dia, bagi pekerja swasta yang
tidak terdaftar di BP Jamsostek, masih ada peluang bantuan lainnya dari pemerintah. "Program
subsidi gaji bukanlah satu-satunya program pemerintah untuk membantu masyarakat," ujarnya.
474
