Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 479
Jakarta: Kebijakan pemerintah memberikan subsidi upah sebesar Rp600 ribu kepada karyawan
swasta dinilai kurang tepat, sebab meskipun gajinya rendah di bawah Rp5 juta tetap saja
memiliki penghasilan.
Pakar Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menyatakan, seharusnya diperhatikan pemerintah
adalah mereka yang sudah tidak memiliki pekerjaan atau terimbas Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK).
"Padahal banyak warga yang bekerja di sektor informal dibanding sektor formal. Sementara
syarat untuk dapat subsidi itu harus terdaftar di perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan," kata
Payaman dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020).
"Karena mereka (yang bekerja) sudah jelas ada penghasilannya, daripada yang sama sekali tidak
ada penghasilan," tambahnya.
Menurutnya, program ini justru akan meningkatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.
Terutama yang tidak memiliki pekerjaan atau bekerja di sektor informal dengan upah rendah.
"Satu, menambah kesenjangan. Yang kedua, maksudnya memang menambah daya beli
masyarakat supaya menumbuhkan ekonomi. Tetapi dengan cara ini, reaksinya terhadap
pertumbuhan ekonomi sangat kecil," tandasnya.
Karena itu, ia menyarankan, sebaiknya program subsidi ini ditinjau ulang.
"Jadi sebaiknya ditinjau ulang, untuk bulan berikutnya diarahkan lah kepada kelompok
masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti pekerja sektor informal dan para pensiunan,"
ujarnya..
478
