Page 483 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 483

Selain pegawai swasta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan jika BLT tersebut
              juga  akan  diberikan  kepada  para  pekerja  honorer.  Pegawai  non  PNS  atau  honorer  ini  juga
              mencakup guru honorer.



              SELAIN PEGAWAI SWASTA, GURU HONORER JUGA DAPAT BANSOS KERJA DARI
              PEMERINTAH

              Pemerintah meluncurkan paket stimulus baru untuk mengatasi krisis ekonomi akibat COVID-19.
              Kali ini pemerintah akan memberikan  bantuan sosial  berupa uang tunai Rp 600 ribu kepada
              pekerja swasta non-ASN dan BUMN setiap bulan mulai September sampai Desember 2020.

              Selain pegawai swasta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan jika BLT tersebut
              juga  akan  diberikan  kepada  para  pekerja  honorer.  Pegawai  non  PNS  atau  honorer  ini  juga
              mencakup guru honorer.

              "Kita  akomodasi  temen-temen  pekerja  pegawai  pemerintah  non  PNS  yang  mereka  tidak
              mendapatkan gaji ke-13 dan rata-rata mereka kan upahnya upah minimum provinsi," katanya
              dalam acara "  Mata Najwa  " yang tayang di Trans7, Rabu (12/8). "Jadi karena kita memperluas
              penerima maka sekarang totalnya 15,7 juta. Termasuk di dalamnya temen-teman guru honorer,
              pegawai-pegawai honorer yang memang syaratnya terdaftar BPJS Ketenagakerjaan."  Memang,
              program tersebut masih ada catatan khususnya terkait pekerja informal. Ketua Umum Asosiasi
              Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pendataan menjadi masalah.
              Menurutnya, dengan kondisi data yang tidak bagus sulit dijangkau semua.


              "Untuk  pekerja-pekerja  sektor  informal  tadi.  Ini  sebetulnya  kalau  mau  dijangkau  data  di
              perusahaan karena sifanya,  freelancer  apakah itu pekerja borongan itu ada," jelasnya. "Tapi
              sekarang  kalau  pemerintah  inginnya  karena  dananya  dari  anggaran  pemerintah  harus  ada
              pertanggungjawabannya ini yang memang perlu dipikirkan pemerintah."  Sementara itu, Ketua
              Satuan  Tugas  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  Budi  Gunadi  Sadikin  mengatakan,  pekerja
              informal ditampung melalui program keluarga harapan (PKH). Namun, pemerintah menyadari
              akan ada yang terlewat.

              Oleh karena itu, pemerintah membuka program Kartu Pra Kerja. "Nah itu dibuka pemerintah
              melalaui program Pra Kerja," terangnya.

              Sekedar  informasi,  BLT  tersebut  akan  mulai  dibagikan  pada  September  2020  mendatang.
              Namun, bisa dipercepat ke agustus apabila bisa memenuhi  persyaratan penting  berikut..


















                                                           482
   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488