Page 486 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Judul Komnas HAM Desak Presiden Hentikan RUU CK
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/polhukam/kumham/883285/komnas-ham-desak-
presiden-hentikan-ruu-ck
Jurnalis Alfreds Tuter
Tanggal 2020-08-13 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM) Kalau
AMDAL ditiaadakan dan nanti rejimnya nanti adalah rejim perstujuan saja. Jadi bukan rezim
perizinan yang mensyaraatkan AMDAL, dia akan menjadi lebih mudah. Jadi, akan begitu banyak
perusahaan yang diduga tidak layak dari segi lingkungan itu bisa beroperasi di Indonesia dengan
mudah. Jadi bisa dibayangkan kerusakan lingkungan yang akan terjadi

positive - Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM) Perkebunan
besar itu akan mendapat akses tanah dimana kita tahu mayoritas warga kita di pedesaan itu
tidak punya surat sertifikat. Masyarkat adat, petani-petani itu memang kebanyakan tidak punya
bukti kepemilikan. Tapi bukan berarti meraka bukan pemiliknya. Bukti kepemilikan formal dalam
hal ini seperti setifikat

positive - Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM) Nah di sini,
izin izin HGU (Hak Guna Usaha) akan mulai diberikan lagi secara massif. Bisa dibayangkan betapa
seriusnya dampaknya bagi petani-petani kita, bagi masyarakat kita di pedesaan

Ringkasan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan agar Presiden Indonesia
Joko Widodo segera menghentikan pembahasan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, setelah
mengkaji RUU Cipta Kerja ternyata berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM hingga kerusakan
lingkungan.

KOMNAS HAM DESAK PRESIDEN HENTIKAN RUU CK

485