Page 487 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 487

Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan agar Presiden
              Indonesia Joko Widodo segera menghentikan pembahasan Rancangan Undang Undang Cipta
              Kerja.

              Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, setelah
              mengkaji RUU Cipta Kerja ternyata berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM hingga kerusakan
              lingkungan. Dia mencotohkan soal meniadakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
              sebagai salah satu kewajiban membuka usaha besar di Indonesia.

              "Kalau AMDAL ditiaadakan dan nanti rejimnya nanti adalah rejim perstujuan saja. Jadi bukan
              rezim perizinan yang mensyaraatkan AMDAL, dia akan menjadi lebih mudah. Jadi, akan begitu
              banyak perusahaan yang diduga tidak layak dari segi lingkungan itu bisa beroperasi di Indonesia
              dengan mudah. Jadi bisa dibayangkan kerusakan lingkungan yang akan terjadi," ungkapnya saat
              menggelar keterangan pers di Kantor Komnas HAM di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

              Kebijakan itu, kata Sandra, dapat memudahkan banyak perusahaan yang sebenarnya tidak layak
              dari  sisi  pemenuhan  AMDAL,  namun  memperoleh  izin.  Kemudian  soal  kemudahan  dalam
              memperoleh izin perkebunan, menurutnya aturan dalam RUU Cipta Kerja ini bisa mengancam
              hak hak kepemilikan tanah masyarakat adat hingga petani di pedesaan.

              Sebab, kata dia, mereka rata-rata belum memiliki sertifikat resmi atas tanahnya dari negara.


              "Perkebunan besar itu akan mendapat akses tanah dimana kita tahu mayoritas warga kita di
              pedesaan itu tidak punya surat sertifikat. Masyarkat adat, petani-petani itu memang kebanyakan
              tidak punya bukti kepemilikan. Tapi bukan berarti meraka bukan pemiliknya. Bukti kepemilikan
              formal dalam hal ini seperti setifikat," tegas dia.


              Semua itu, lanjut dia, bakal memicu perampasan hak masyarakat dengan hadirnya RUU Cipta
              Kerja.

              " Nah  di sini, izin izin HGU (Hak Guna Usaha) akan mulai diberikan lagi secara  massif.Bisa
              dibayangkan  betapa  seriusnya  dampaknya  bagi  petani-petani  kita,  bagi  masyarakat  kita  di
              pedesaan," kata Sandra..





























                                                           486
   482   483   484   485   486   487   488   489   490