Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

PERBAIKI TATA KELOLA ABK, BP2MI LIBATKAN MITRA STRATEGIS

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berusaha untuk terus memperbaiki tata
kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anak Buah Kapal (ABK).
Perbaikan tata kelola ini membutuhkan sinergi dan pelibatan berbagai mitra strategis BP2MI.

"Amanah Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Pasal 4 sudah jelas memandatkan perihal pelaut
awak kapal dan pelaut perikanan, bahwa ABK adalah Pekerja Migran Indonesia." tegas Benny
saat berdialog dengan Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) dalam Indonesia Labour
Forum (ILF) dengan topik "Tata Kelola ABK: Sampai Kapan Kau Gantung Derita Ini?" di Aula
BP2MI, Rabu (12/8) sebagaimana dalam siaran persnya.

Oleh karenanya, kata dia, pengaturan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sudah harus dan
selayaknya masuk dalam rezim ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, momentum ini hams kita maksimalkan untuk mengatur dan menata kembali
dari aspek paling fundamental, yakni aspek pelindungan ABK. penataan PMI ABK dari hulu hingga
hilir secara tuntas," kata Benny.

Momentum penyusunan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata kelola awak kapal perikanan
migran dan awak kapal niaga migran, lanjut Benny. harus dikawal bersama.

Dibutuhkan sinergi, kerja sama, dan kolaborasi, yang melibatkan bukan hanya pemerintah. tapi
semua pihak, baik NGO (Non-Government Orga-nization) yang mewakili masyarakat sipil dan
juga pelaku usaha atau manning agency sebagai mitra strategis BP2MI dalam membenahi tata
kelola penempatan ABK.

Terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). ada tiga catatan kritis dari BP2MI.

Pertama, hilangnya kewenangan BP2MI dalam membuat petunjuk teknis tentang Penempatan
Awak Kapal Niaga Migran dan Petunjuk Teknis tentang Penempatan Awak Kapal Perikanan
Migran pada dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diharmonisasi.

Kedua, masa transisi yang terlalu lama untuk peralihan SIUPPAK menjadi SIP3MI, dimana masa
peralihan tersebut adalah 2 tahun. Dan ketiga, masalah ego sektoral yang masih terasa dalam
pembahasan RPP yang menentukan nasib para anak bangsa yang melaut di luar Indonesia untuk
mencari nafkah.

Lebih lanjut Benny mengatakan, sejauh yang dimandatkan dalam UU, BP2MI juga telah bekerja
semaksimal mungkin dengan kewenangan yang dimiliki, yaitu dengan menerima dan
menindaklanjuti pengaduan perihal persoalan yang dialami PMI ABK. Tercatat dari I Januari 2018
hingga semester pertama 2020 ini. terdapat 496 kasus ABK yang diadukan ke BP2MI yang
didominasi aduan eksploitasi.
"Bekerja sama dengan K/L terkait. BP2MI berupaya memfasilitasi pemenuhan tuntutan dan hak-
hak para ABK. dan pada 2 Juni 2020. 415 kasus ABK kami sudah limpahkan ke Bareskrim Polri
untuk ditindaklanjuti. kemudian secara aktif kami berkoordinasi dengan Bareskrim dalam
penanganan kasus-kasus ABK yang selanjutnya masuk ke BP2MI," ujarnya.

Apresiasi

Benny sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif masyarakat sipil yang telah
menginisasi acara ini sebagai bentuk pembenahan tata kelola awak kapal niaga migran dan awak
kapal perikanan migran.

"Dialog ini menjadi rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. di mana
BP2MI mengambil tema besar "Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju" yang puncak
87