Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, 1.700 DIM ini mayoritas berkaitan dengan
ketenagakerjaan, dan pusat investasi pemerintah. Poin lainnya berkaitan dengan administrasi
pemerintahan.

Kendati masih menyisakan seabreg materi dan menyentuh ketentuan baru perburuhan, Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia masih berharap beleid ini bisa
tuntas akhir Agustus ini. Pertimbangannya, kini pembahasan RUU ini sudah masuk tahap
finalisasi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, poin-poin ketenagakerjaan sudah dibahas
lewat forum tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. "Hasilnya
kemudian diserahkan ke DPR," kata Ida. Mekanisme pembahasan ini bisa meredam kontroversi
berkePanjangan dan mempercepat pembahasannya.

Ida menambahkan, poin hasil pembahasan tripartit ini meliputi ketentuan tenaga kerja asing
(TKA), pengupahan, alih daya (outsourcing), pesangon dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penghargaan, dan sanksi {lihat hij'ograjik).

Namun Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menegaskan, serikat
pekerja tetap menolak aturan ini. "Ada tiga prinsip yang membuat kami menolak RUU Cipta Kerja
ini, yakni kepastian pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial," tandas Mirah.
Adapun sejumlah poin yang ditentang serikat pekerja itu antara lain, pertama, penghapusan
ketentuan upah minimum kabupaten/kota, dan adanya aturan baru mengenai upah berdasarkan
satuan waktu atau per jam. Kedua, serikat pekerja menolak rencana penghapusan komponen
inflasi dalam penghitungan kenaikan upah minimum.

Ketiga, serikat pekerja menolak penghitungan uang pesangon dihapuskan. Sebab, kata Mirah,
perusahaan bakal dengan mudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak
ada lagi hit ungan pesangon.
Keempat, keinginan RUU untuk memperluas sektor yang bisa memanfaatkan pekerjaan alih daya
(outsourcing) serta perpanjangan batas waktu kontrak kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Harijanto mengatakan, pengusaha mengusulkan upah khusus bagi sektor padat karya. Usulan
ini untuk menarik investasi yang jadi semangat RUU Cipta Kerja ini. Menurut dia, usulan upah
khusus padat karya sudah disampaikan dalam forum tripartit dan masuk dalam draf yang akan
dibahas pekan depan.

Omnibus Law Cipta Kerja Masuk Area Sensitif

Pekan depan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan mulai membahas klaster ketenagakerjaan
Perkembangan Pokok-pokok Pembahasan RUU Cipta Kerja

1. Penyederhanaan Perizinan Berusaha(Sudah)

a. Izin lokasi dan tata mang.

b. Izin lingkungan.

c. Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), penerapannya menggunakan
standar berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA) untuk 18 sektor.

2. Persyaratan Investasi (Sudah)

a. Kegiatan Usaha Tertutup.

91