Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 96
Judul Agar Ada Standar, Izin Usaha di Tangan Presiden
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Abdul Basith Bardan
Tanggal 2020-08-14 04:22:00
Ukuran 220x279mmk
Warna Warna
AD Value Rp 73.700.000
News Value Rp 221.100.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM)) Presiden akan
mendelegasikan kembali kewenangan-nya kepada kementerian dan lembaga dengan Peraturan
Pemerintah (PP)
positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM)) Inilah yang
harus kita dorong, agar negara kita mendapatkan multiplier effects. Karena dana yang ada di
negara kita saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita agar bisa naik
neutral - Achmad Baidowi (Politikus asal) Masih bahas soal perizinan berusaha kehutanan,
terutama soal lingkungan hidup
Ringkasan
Salah satu klaster atau poin penting dalam pembahasan omnibus law Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja atau adalah terkait perizinan berusaha RUU Cipta Kerja telah
mengganti seluruh frasa dengan kata perizinan menjadi perizinan berusaha. Tak hanya itu, kini
wewenang mengeluarkan perizinan berusaha berada di tangan presiden.
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, setelah RUU
Cipta Kerja ini berlaku, kementerian dan lembaga (K/L) tak punya lagi wewenang mengeluarkan
peraturan perizinan berusaha karena semua ditarik ke Presiden sebagai kepala negara.
AGAR ADA STANDAR, IZIN USAHA DI TANGAN PRESIDEN
Salah satu klaster atau poin penting dalam pembahasan omnibus law Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja atau adalah terkait perizinan berusaha RUU Cipta Kerja telah
mengganti seluruh frasa dengan kata perizinan menjadi perizinan berusaha. Tak hanya itu, kini
wewenang mengeluarkan perizinan berusaha berada di tangan presiden.
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, setelah RUU
Cipta Kerja ini berlaku, kementerian dan lembaga (K/L) tak punya lagi wewenang mengeluarkan
peraturan perizinan berusaha karena semua ditarik ke Presiden sebagai kepala negara.
95
