Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

b. Kewenangan menteri merupakan pelaksanaan kewenangan presiden.

c. Presiden mentapkan NSPK yang dilaksanakan oleh menteri atau Pemarintah Daerah.

d. Presiden berwenang membatalkan Perda atau Perpres.

e. Pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai Norma. Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK.) 8. Pengenaan Sanksi (Belum)

a. Pemisahan penerapan sanksi administratif dengan penerapan sanksi pidana.

b. Pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU tindak pidanan korupsi.

c. Sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda.

d. Sanksi pidanan bisa dikenakan untuk sanksi administratif.

9. Pengadaan Lahan (Sudah)

a. Mempercepat proses pengadaan tanan dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf
dan tanah aset.

b. Kementerian ATR membantu instansi yang memerlukan tanah dalam menyusut DPPT.

10. Investasi dan Proyek Pemerintah

(Belum)

a. Membentuk sovereign wealth fund (SWF).

b. Pemerintah menyediakan lahan dan perizinan.

11. Kawasan Ekonomi (Sudah)

a. KEK berwenang melaksanakan

perizinan, pelayanan, insentif dan kemudahan di KEK berdasarkan Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria (NSPK).

b. Kawasan industri: pemerintah memberikan dukungan infrastruktur untuk kawasan industr.
Pengadaan lahan untuk kawasan industri pprioritas menggunakan UU pengadaan tanan bagi
kepentingan umum c. Kawasan perdagangan bebas dan pelaouhan bebas (KPBPB): Fasilitas KEK
dapat diberikan ke KPBPB yang wilayahnya sudah di enklave. Pengusulan keanggotaan dewan
kawasan ditetapkan Perpres. Selain itu penghapusan pembebasan cukai untuk konsumsi.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB): Pemberian Fasilitas KEK untuk Free
Trade Zone.

Sumber: Kemko Perekonomian

Poin Utama Klaster Ketenagakerjaan

Pengupahan Alih Daya (Outsourcing) Pesangon/PHK Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tenaga
Kerja Asing Penghapusan upah minimum kabupaten/kota dan sektoral Kenaikan upah minimum
hanya menghitung kenaikan PDB Adanya upah padat karya Upah bagi pekerja UMKM Jenis
pekerjaan akan diperluas Perjanjian Kerja/kontraK bisa diperpanjang Nilai pesangon akan
dikurangi dengan perubahan sejumlah indikator Syarat PHK pekerja menjadi lebih mudah Adanya
program baru bagi pekerja bila terkena PHK, yakni manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang
akan diberikan oleh BP Jamsostek Tenaga Kerja Asing akan dibuka untuk sejumlah sektor dan
93