Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

b. Bidang usaha terbuka(priority list)

c. Pelaksanaan investasi.

3. Ketenagakerjaan (Belum)

a. Menggunakan upah minimun sebagai dasar perhitungan.

b. Mengatur sistem kerja alih daya (outsourcing),
c. Pemerintah menambah Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) untuk perlindungan bagi yang
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

d. Pengaturan terhadap Tenaga Kerja Asing.

e. Pemberian pesangon.

4. Kemudahan & Perlindungan Hukum UMKM (Sudah)

a. Kriteria UMKM: disesuaikan dengan bidang usaha

b. Basis data tunggal: sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Lalu dikoordinasikan oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah.
c. Pengelolaan terpadau UMK dalam penataan klaster: dilakukan melaluai sinergi dengan
pemangku kepentingan.

d. Kemitraan: Mendorong UMK dalam kemitraan melalui pemberian insentif dan kemudahan.

e. Dana alokasi khusus.

f. Insentif pembiayaan.

5. Kemudahan Berusaha (Sudah)

a. Menghapus syarat pembentukan PT aengan modal awaJ Rp 50 juta

b. PT atau UMK dapat didirikan oleh perseorangan tanpa memerlukan akta pendirian.
c. Memberikan kemudahan dalam proses: Keimigrasian, paten, iaminan ketersedian bahan baku,
mencabut izin gangguan, ketentuan wajib daftar perusahaan.

d. Pertambangan dan hilirisasi minerba, Migas, dan BUMDes.

6. Dukungan Riset & Inovasi

(Sudah)

a. Kebijakan perdagangan luar negeri memberikan Keberpihakan kepada produk inovasi nasional
b. Pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN dan swasta untuk melakukan
riset, pengembangan,dan inovasi.

c. Pengembangan Ekspor.

7. Administrasi Pemerintahan

(Belum)

a. Presiden melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan.
92