Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021
P. 16
tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat melakukan penyesuaian besaran dan
cara pembayaran upah pekerja atau buruh.
Menurutnya, adanya peraturan ini justru membuat hak normatif pekerja tidak terlindungi.
"Karena pengusaha diperbolehkan mengurangi upah pekerjanya dengan alasan Covid-19,"
ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (28/2/2021).
Dia mengakui pandemi memang berdampak luas kepada berbagai sektor usaha. Oleh karena
itu, pandemi ini juga tidak dikehendaki oleh semua pihak. "Namun saya berharap dalam kondisi
ini pemerintah seharusnya tidak menerbitkan peraturan yang merugikan pekerja atau buruh,"
ucap Mirah.
Memang industri padat karya yang dimaksud dalam Permen tersebut hanya mencakup pada 6
kategori saja. Yakni industri makanan, minuman, dan tembakau; tekstil dan pakaian jadi; kulit
dan barang kulit; alas kaki; mainan anak; dan furnitur.
"Namun justru di industri ini upah pekerjanya lebih banyak sebatas upah minimum. Artinya jika
upahnya dikurangi, maka pekerja atau buruh dipastikan akan semakin kesulitan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya," jelasnya.
15
