Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021
P. 12
Kesepakatan Pengusaha dan Pekerja atau Buruh dllakukan secara musyawarah yang dilandasi
kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik. Namun, dirinya menyebutkan bahwa ketentuan ini
hanya akan menjadi pepesan kosong bagi para pekerja.
"Ketentuan ini cuma akan menjadi pepesan kosong bagi pekerja atau buruh, karena tidak
mungkin pengusaha akan benar-benar transparan kepada pekerjanya," ujarnya kepada MNC
Portal Indonesia, Minggu (28/2/2021).
Sebab menurut Mirah, bagaimana pekerja atau buruh bisa mengetahui dan mempercayai bahwa
persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi yang disebut paling sedikit sebesar 15%.
Sementara akses informasi keuangan perusahaan selama ini selalu ditutupi dan menjadi hal yang
tabu untuk diketahui oleh pekerja.
“Dalam peraturan ini juga tidak mewajibkan pengusaha untuk membuka laporan keuangan yang
telah diaudit yang membuktikan kerugian karena dampak pandemi Covid 19,” kata Mirah.
Mirah juga mempertanyakan bagaimana jika para pekerja akhirnya tidak sepakat dalam
musyawarah. Apalagi, posisi oekwrja semalam ini juga sangat rentan terhadap intimidasi dari
pengusaha.
Adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini tidak memberikan jaminan perlindungan hak
apabila pekerja tidak sepakat. Bahkan Mirah meyakini jika musyawarah hanya akan menjadi
istilah kemasan saja.
“Padahal yang sesungguhnya terjadi, mekanisme yang dilakukan oleh pengusaha, hanya melalui
pemberitahuan sepihak kepada pekerja atau buruh,” kata Mirah.
11
