Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021
P. 11
Judul Soal Aturan Upah, Buruh Tak Yakin Pengusaha Transparan
Nama Media okezone.com
Newstrend Aturan Upah Buruh
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/02/28/455/2369751/soal-
aturan-upah-buruh-tak-yakin-pengusaha-transparan?page=1
Jurnalis Giri Hartomo
Tanggal 2021-02-28 16:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK)) Ketentuan ini
cuma akan menjadi pepesan kosong bagi pekerja atau buruh, karena tidak mungkin pengusaha
akan benar-benar transparan kepada pekerjanya
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2
Tahun 2021 Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi
Corona (Covid-19). Aturan ini dinilai tak melindungi hak pekerja dan buruh. Presiden Asosiasi
Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan, peraturan Menteri
Ketenagakerjaan ini memberikan kriteria industri padat karya tertentu yaitu yang memiliki
pekerja atau buruh paling sedikit 200 (dua ratus) orang dan persentase biaya tenaga kerja dalam
biaya produksi paling sedikit sebesar 15%. Tertulis juga, perusahaan dapat melakukan
penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja atau buruh, berdasarkan kesepakatan
antara Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh.
SOAL ATURAN UPAH, BURUH TAK YAKIN PENGUSAHA TRANSPARAN
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 2 Tahun 2021 Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa
Pandemi Corona (Covid-19). Aturan ini dinilai tak melindungi hak pekerja dan buruh.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan, peraturan
Menteri Ketenagakerjaan ini memberikan kriteria industri padat karya tertentu yaitu yang
memiliki pekerja atau buruh paling sedikit 200 (dua ratus) orang dan persentase biaya tenaga
kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%. Tertulis juga, perusahaan dapat
melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja atau buruh, berdasarkan
kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh.
10
