Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021

Judul Alasan Buruh Tolak Aturan Baru Upah, Pesangon dan Jam Kerja
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/02/26/320/2368879/alasan-
buruh-tolak-aturan-baru-upah-pesangon-dan-jam-kerja?page=1
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-02-26 15:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP
yang berlaku itu memiskinkan buruh secara struktural dan kembali pada upah murah

Ringkasan

Beberapa waktu lalu, pemerintah secara resmi menerbitkan 51 aturan turunan UU Ciptaker yang
terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Secara khusus, Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak 4 PP turunan klaster
ketenagakerjaan yang dinilai akan membuat buruh makin terperosok. Adapun 4 PP turunan yang
ditolak buruh yakni PP 34 tentang Tenaga Kerja Asing, PP 35 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu
Kerja hingga PHK, PP 36 tentang Pengupahan, dan terakhir PP 37 tentang Penyelenggaraan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

ALASAN BURUH TOLAK ATURAN BARU UPAH, PESANGON DAN JAM KERJA

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, pemerintah secara resmi menerbitkan 51 aturan turunan UU
Ciptaker yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Secara khusus,
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak 4 PP turunan klaster
ketenagakerjaan yang dinilai akan membuat buruh makin terperosok.

Adapun 4 PP turunan yang ditolak buruh yakni PP 34 tentang Tenaga Kerja Asing, PP 35 tentang
PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja hingga PHK, PP 36 tentang Pengupahan, dan terakhir PP 37
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP yang berlaku itu memiskinkan buruh
secara struktural dan kembali pada upah murah," ujar Said di Jakarta, Kamis(25/2/2021).

UU Ciptaker, atau Omnibus Law ini menurut Said berpotensi menimbulkan durasi kerja yang
panjang dan menyulitkan buruh secara ekonomi.
"Di PP 35 dan UU Cipta Kerja, kegiatan pokok dan penunjang boleh menggunakan outsourcing,
ini perbudakan zaman modern. Sudah kan upahnya murah, kontraknya berulang-ulang dan
disuruh lewat outsourcing, itu kan kerja rodi, itu yang disebut perbudakan modern," tukasnya.

41